Evaluasi Syarikah Haji oleh DPR

Evaluasi Syarikah Haji oleh DPR mencakup rangkuman, bahan penting, video informatif, dan gambar terkait. Temukan insight penting untuk mendalami topik ini.

letter

Metrics

{"image":"https://www.pantau.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpantau.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com%2Fimages%2F20250529-5232-screenshot-2025-05-29-225212.jpg&w=2048&q=75","trendingStart":"2025-05-31T03:50:16.808Z","trendingEnd":"2025-05-31T03:50:16.803Z","updatedAt":"2025-06-08T17:03:58.579Z","articleCount":14}

letter

Berita

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya melalui Komisi VIII, tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sorotan utama diarahkan pada kinerja perusahaan pelayanan haji (syarikah) serta berbagai permasalahan yang muncul, termasuk isu visa haji furoda, layanan kepada jemaah, dan perlindungan bagi jemaah nonkuota. Evaluasi ini bertujuan untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan.

Sorotan dan Masalah Utama dalam Penyelenggaraan Haji

Beberapa isu krusial yang menjadi fokus evaluasi DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji adalah sebagai berikut:

Evaluasi Layanan Syarikah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan perlunya evaluasi terhadap layanan syarikah sebagai masukan penting untuk penyusunan Undang-Undang Haji.
Penanganan oleh Satu Syarikah
Masalah signifikan terjadi pada penyelenggaraan haji 2024 di mana satu syarikah menangani seluruh jemaah Indonesia, yang mengakibatkan berbagai kendala, termasuk pemisahan jemaah dalam satu kloter.
Kelayakan Syarikah Bermasalah
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan bahwa syarikah haji yang bermasalah harus dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
Fokus pada Sistem Multisyarikah
Sistem multisyarikah yang diterapkan dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi yang dilakukan oleh DPR.
Pelanggaran Layanan Transportasi
Timwas Haji DPR menemukan ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah. Bus yang digunakan tidak sesuai kesepakatan awal (seharusnya bus Masyair), di mana di lapangan masih ditemukan bus Shalawat dan bahkan bus sekolah, yang dinilai sebagai indikator lemahnya pengawasan teknis.
Masalah Akomodasi Tenda Arafah
Sebagian jemaah haji Indonesia terpaksa wukuf di tenda misi haji dan tenda cadangan dari Kerajaan Arab Saudi karena masalah teknis, kultural, perpindahan jemaah secara mandiri antar hotel yang mengganggu distribusi, dan jumlah petugas yang terbatas.
Keluhan Penginapan Jemaah
Timwas Haji DPR menerima keluhan dari jemaah saat melakukan peninjauan di Mekkah terkait masalah penginapan, termasuk pembagian lokasi yang terpisah dari keluarga inti dan banyaknya jemaah yang sakit.
Kualitas Layanan Haji Reguler
Layanan jemaah haji reguler Indonesia disoroti karena masih mendapatkan fasilitas kategori grade D, dan diharapkan dapat ditingkatkan hingga grade B mengingat kemampuan anggaran dan pengelolaan keuangan haji.
Kendala Perizinan Tenaga Medis
Adanya kendala terkait perizinan bagi tenaga medis Indonesia yang bertugas juga menjadi salah satu sorotan dalam penyelenggaraan haji.
Masalah Penginapan, Transportasi, dan Konsumsi Tambahan
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menemukan sejumlah masalah tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk masalah penginapan, pemisahan keluarga inti, kekurangan bus, dan kualitas makanan yang dinilai buruk.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh untuk Haji 2025
Menyikapi berbagai temuan masalah, Timwas Haji DPR mendorong dilakukannya evaluasi maksimal terhadap penyelenggaraan ibadah haji sebagai dasar perbaikan untuk musim haji 2025.
Pengumpulan Data dan Pertimbangan Tindak Lanjut
Timwas Haji DPR tengah mengumpulkan data terkait berbagai permasalahan yang ditemukan dan mempertimbangkan opsi untuk membentuk panitia khusus (pansus) atau mengeluarkan rekomendasi terkait penegakan hukum.

Evaluasi komprehensif ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan guna mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Kebijakan Visa Haji Furoda dan Dampaknya

Terkait visa haji furoda, beberapa kebijakan dan imbauan penting telah disampaikan:

Penghentian Penerbitan Visa Furoda
Pimpinan Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda untuk seluruh dunia pada tahun ini. Keputusan ini diambil untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah dan seiring dengan pengetatan keamanan di wilayah Saudi.
Pengembalian Dana Jemaah
Komisi VIII DPR RI meminta pihak travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat secara penuh akibat kebijakan baru ini.
Opsi bagi Calon Jemaah
Calon jemaah furoda disarankan untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan atau memilih alternatif haji plus atau reguler.
Imbauan Kewaspadaan
Masyarakat, khususnya calon jemaah, diimbau agar tidak mudah tertipu oleh janji-janji terkait pengurusan visa furoda dan selalu waspada.

Calon jemaah diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi Kinerja dan Sistem Syarikah

Kinerja dan sistem operasional syarikah menjadi salah satu fokus utama evaluasi DPR, dengan beberapa catatan penting sebagai berikut:

Cakupan Evaluasi Menyeluruh
Evaluasi oleh DPR akan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan haji yang ditangani oleh syarikah, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga layanan pemulangan jemaah.
Peran Delapan Syarikah
Saat ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia. Koordinasi yang efektif antarsyarikah ini menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan dan kelancaran ibadah jemaah.
Potensi Perampingan Syarikah
DPR mempertimbangkan kemungkinan adanya perampingan jumlah penyedia layanan (syarikah) jika terbukti ada yang tidak efektif atau gagal memberikan layanan optimal.
Sanksi bagi Syarikah Bermasalah
Apabila tidak ada perbaikan signifikan dalam layanan, DPR akan mendorong pemerintah untuk tidak lagi menggunakan jasa syarikah yang gagal memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Adopsi Sistem Multisyarikah
Sistem multisyarikah saat ini diadopsi sejak tahun 2022, menggantikan sistem sebelumnya yang berbasis pada pembagian wilayah geografis.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari pihak syarikah menjadi tuntutan utama demi tercapainya pelayanan haji yang lebih baik dan profesional.

Perlindungan Jemaah Nonkuota dan Rencana Perbaikan Sistem

Upaya perlindungan jemaah haji nonkuota serta rencana perbaikan sistem layanan haji secara keseluruhan juga menjadi agenda penting bagi DPR:

Ketiadaan Payung Hukum
Pemerintah saat ini belum dapat memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi jemaah haji nonkuota karena belum tersedianya payung hukum yang jelas dan memadai.
Koordinasi dengan Kemenag
DPR terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pembenahan sistem layanan haji secara menyeluruh.
Distribusi Berbasis Embarkasi
Salah satu rencana perbaikan yang diusulkan adalah model distribusi jemaah berbasis embarkasi. Dengan sistem ini, diharapkan satu rombongan jemaah akan ditangani oleh satu syarikah yang sama secara konsisten.

Pembentukan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak jemaah haji nonkuota dinilai sebagai langkah yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.

Pengawasan, Keamanan, dan Upaya Kelancaran Puncak Haji

Selain evaluasi terhadap aspek yang sudah berjalan, DPR juga menekankan pentingnya pengawasan, keamanan, dan persiapan matang untuk kelancaran puncak ibadah haji:

Koordinasi Keamanan Jemaah
Tim Pengawas Haji DPR melakukan pertemuan dengan Atase Kepolisian KBRI Arab Saudi guna membahas pengamanan jemaah haji Indonesia serta koordinasi jika ada jemaah yang menjadi korban kejahatan.
Desakan Penyusunan Skenario Darurat
Timwas Haji DPR mendesak Kementerian Agama untuk segera menyusun skenario darurat untuk mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), termasuk rencana kontinjensi untuk skema murur dan tanazul.
Peninjauan Fasilitas Pelayanan
Timwas Haji DPR juga akan meninjau berbagai fasilitas pelayanan haji untuk memastikan kesiapan dan kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah.
Status Pemberangkatan Jemaah
Dilaporkan hingga awal Juni 2024, sebanyak 195.767 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan sejak 1 Mei, menjadi bagian dari keseluruhan operasional haji yang diawasi.
Apresiasi Perbaikan Fasilitas dan Fokus ke Depan
Meskipun Menteri Agama mengapresiasi perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh Arab Saudi, Timwas Haji DPR tetap menekankan fokus pada upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Upaya pengawasan dan persiapan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah dan memastikan kelancaran serta keamanan jemaah selama puncak haji.

article

Sumber

[{"title":"Wakil Ketua DPR: Syarikah haji bermasalah harus dievaluasi - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-29T23:03:47.371Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4867065/wakil-ketua-dpr-syarikah-haji-bermasalah-harus-dievaluasi","summary":"Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyatakan bahwa syarikah atau perusahaan pelayanan jemaah haji yang bermasalah harus dievaluasi karena dinilai tidak layak dipertahankan. Sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi DPR. Cucun menekankan bahwa evaluasi akan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan haji, mulai dari akomodasi hingga pemulangan jemaah, dengan kemungkinan perampingan jumlah penyedia layanan jika terbukti tidak efektif. Saat ini, ada delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia, dan koordinasi antar syarikah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan jemaah. Jika tidak ada perbaikan, DPR akan mendorong pemerintah untuk tidak lagi menggunakan syarikah yang gagal memberikan layanan optimal. Sistem multisyarikah ini diadopsi sejak 2022 sebagai pengganti sistem berbasis wilayah geografis.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/29/Ketua_Tim_Pengawas_Haji_DPR_RI_Cucun_Ahmad_Syamsurijal_tengah_saat_Rapat_Evaluasi_di_Daker_Madina20250529200412.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4867065/wakil-ketua-dpr-syarikah-haji-bermasalah-harus-dievaluasi"},{"title":"Politik kemarin, kunjungan Macron hingga evaluasi syarikah haji - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-30T02:03:34.674Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4867385/politik-kemarin-kunjungan-macron-hingga-evaluasi-syarikah-haji","summary":"Rangkuman berita politik kemarin meliputi kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia, yang mencakup momen Prabowo menyopiri Macron dan rombongan ke Candi Borobudur serta sesi foto bersama wartawan. Macron mengungkapkan kekagumannya terhadap Candi Borobudur sebagai bukti kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, Wakil Ketua DPR menekankan perlunya evaluasi terhadap syarikah haji yang bermasalah, sementara Wakil Menteri Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) merah putih.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/30/WhatsApp-Image-2025-05-29-at-20.13.54.jpeg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4867385/politik-kemarin-kunjungan-macron-hingga-evaluasi-syarikah-haji"},{"title":"Komisi VIII DPR: Masalah Syarikah hingga haji nonkuota harus dievaluasi - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-30T17:03:29.562Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4868525/komisi-viii-dpr-masalah-syarikah-hingga-haji-nonkuota-harus-dievaluasi","summary":"Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa layanan syarikah (perusahaan pelayanan haji) dan perlindungan jamaah haji nonkuota perlu dievaluasi untuk penyusunan Undang-Undang Haji. Pemerintah belum dapat menjamin perlindungan bagi jamaah haji nonkuota karena belum ada payung hukum yang jelas. Singgih juga menyoroti masalah dalam penyelenggaraan haji 2024 di mana satu syarikah menangani seluruh jamaah Indonesia, yang menimbulkan banyak masalah, termasuk pemisahan jamaah dalam satu kloter. DPR berkoordinasi dengan Kemenag untuk membenahi sistem ini, dengan rencana distribusi jamaah berbasis embarkasi agar satu rombongan ditangani oleh satu syarikah yang sama.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/30/IMG_20250530_210921.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4868525/komisi-viii-dpr-masalah-syarikah-hingga-haji-nonkuota-harus-dievaluasi"},{"title":"Pimpinan Komisi VIII DPR: Visa Haji Furoda Tak Terbit untuk Seluruh Dunia","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941178/pimpinan-komisi-viii-dpr-visa-haji-furoda-tak-terbit-untuk-seluruh-dunia","summary":"Pimpinan Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda untuk seluruh dunia pada tahun ini. Keputusan ini diambil untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah haji, dengan adanya pengetatan keamanan di wilayah Saudi, termasuk pemeriksaan visa. Sebelumnya, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga mengimbau calon jamaah agar tidak mudah tertipu janji-janji terkait visa furoda.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941178/pimpinan-komisi-viii-dpr-visa-haji-furoda-tak-terbit-untuk-seluruh-dunia"},{"title":"Komisi VIII DPR Minta Travel Kembalikan Dana Calon Jemaah Haji Furoda","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941174/komisi-viii-dpr-minta-travel-kembalikan-dana-calon-jemaah-haji-furoda","summary":"Komisi VIII DPR RI, yang diwakili oleh Wakil Ketua Abdul Wachid, meminta travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat karena kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda tahun ini. Abdul menyarankan agar calon jemaah mempertimbangkan untuk menunda keberangkatan haji atau memilih haji plus atau reguler. Ia juga menekankan pentingnya pengembalian dana secara penuh dan berpesan agar tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk pihak travel.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941174/komisi-viii-dpr-minta-travel-kembalikan-dana-calon-jemaah-haji-furoda"},{"title":"Wanti-wanti Kena Tipu Sebab Tak Ada Haji Furoda Tahun Ini","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941138/wanti-wanti-kena-tipu-sebab-tak-ada-haji-furoda-tahun-ini","summary":"Pemerintah Arab Saudi tidak akan menerbitkan visa haji furoda tahun ini, dan keputusan ini berlaku untuk seluruh calon jemaah dari seluruh dunia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Komisi VIII DPR juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap janji-janji terkait visa furoda. Selain itu, Komisi VIII DPR meminta travel untuk mengembalikan dana calon jemaah haji furoda yang batal berangkat, atau menawarkan opsi penundaan keberangkatan atau ikut haji plus/reguler.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941138/wanti-wanti-kena-tipu-sebab-tak-ada-haji-furoda-tahun-ini"},{"title":"Timwas Haji DPR Temui Atpol Saudi, Bahas Keamanan Jemaah Haji RI","indexedAt":"2025-06-01T14:03:48.762Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7943425/timwas-haji-dpr-temui-atpol-saudi-bahas-keamanan-jemaah-haji-ri","summary":"Tim Pengawas Haji DPR melakukan pertemuan dengan Atase Kepolisian KBRI Arab Saudi untuk membahas pengamanan jemaah haji Indonesia. Pertemuan yang dilakukan di Jeddah ini membahas pengawasan ekstra terhadap jemaah haji asal Indonesia, serta koordinasi jika ada jemaah yang menjadi korban kejahatan. Selain itu, Timwas Haji DPR juga akan meninjau berbagai fasilitas pelayanan haji. Hingga saat ini, Menteri Agama menyebutkan bahwa pemberangkatan jemaah haji sudah mencapai 195.767 orang sejak 1 Mei.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7943425/timwas-haji-dpr-temui-atpol-saudi-bahas-keamanan-jemaah-haji-ri"},{"title":"Timwas Haji DPR Temui Jemaah RI, Terima Keluhan soal Masalah Penginapan","indexedAt":"2025-06-01T20:04:27.420Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7943529/timwas-haji-dpr-temui-jemaah-ri-terima-keluhan-soal-masalah-penginapan","summary":"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke penginapan jemaah haji Indonesia di sektor 609 Diyar Al Arouba, Mekkah. Mereka menerima keluhan dari jemaah mengenai masalah penginapan, termasuk pembagian lokasi yang terpisah dari keluarga inti dan banyaknya jemaah yang sakit. Timwas Haji berjanji akan memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah ini dalam rapat dengan kementerian dan lembaga terkait.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7943529/timwas-haji-dpr-temui-jemaah-ri-terima-keluhan-soal-masalah-penginapan"},{"title":"Adies Kadir Harap Layanan Haji Reguler Indonesia Bisa Capai Grade B","indexedAt":"2025-06-02T11:03:29.384Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7945000/adies-kadir-harap-layanan-haji-reguler-indonesia-bisa-capai-grade-b","summary":"Adies Kadir, anggota Timwas Haji DPR RI, menyoroti kualitas layanan jemaah haji reguler Indonesia yang hanya mendapatkan fasilitas kategori grade D. Ia berharap layanan haji reguler dapat ditingkatkan hingga grade B, mengingat kemampuan anggaran dan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki Indonesia. Adies juga menyoroti beberapa permasalahan lain, seperti suhu ekstrem di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta kendala perizinan bagi tenaga medis Indonesia. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji reguler.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7945000/adies-kadir-harap-layanan-haji-reguler-indonesia-bisa-capai-grade-b"},{"title":"DPR RI Minta Kemenag Segera Susun Skenario Darurat untuk Kelancaran Pergerakan Jemaah Haji ","indexedAt":"2025-06-03T08:03:32.276Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779047/dpr-ri-minta-kemenag-segera-susun-skenario-darurat-untuk-kelancaran-pergerakan-jemaah-haji","summary":"Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menyusun skenario darurat guna mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Marwan Dasopang, anggota Timwas Haji, memberikan waktu dua hari kepada Kemenag untuk menyampaikan rencana kontinjensi yang komprehensif, khususnya terkait skema murur dan tanazul. Kemenag telah menyiapkan tiga skema pergerakan jemaah, namun Timwas menekankan pentingnya langkah darurat jika skenario tidak berjalan lancar, serta komunikasi efektif dengan otoritas Saudi dan penempatan satelit kesehatan. Timwas berharap Kemenag segera menyusun dan menyampaikan skenario darurat untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji Indonesia.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/03/1748935595_39ed1969c840f39d6b44.jpeg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779047/dpr-ri-minta-kemenag-segera-susun-skenario-darurat-untuk-kelancaran-pergerakan-jemaah-haji"},{"title":"Timwas Haji DPR Temukan Pelanggaran Transportasi Jemaah di Mekah ","indexedAt":"2025-06-05T08:03:24.211Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779675/timwas-haji-dpr-temukan-pelanggaran-transportasi-jemaah-di-mekah","summary":"Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah haji ke Arafah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menemukan bus yang digunakan tidak sesuai kesepakatan awal, di mana seharusnya menggunakan bus Masyair, namun di lapangan masih ditemukan bus Shalawat dan bahkan bus sekolah. Marwan menilai hal ini sebagai indikator lemahnya pengawasan teknis dan meminta agar hal ini menjadi perhatian serius serta segera dievaluasi dan dikoreksi. Bus Shalawat umumnya digunakan untuk transportasi rutin dari penginapan ke Masjidil Haram, sedangkan bus Masyair digunakan khusus pada puncak ibadah haji.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/05/1749105271_a70ca9eb9b6bcc316d1e.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779675/timwas-haji-dpr-temukan-pelanggaran-transportasi-jemaah-di-mekah"},{"title":"BPH-Komisi VII bahas evaluasi penyelenggaraan haji di Mina - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-08T11:03:38.473Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4885897/bph-komisi-vii-bahas-evaluasi-penyelenggaraan-haji-di-mina","summary":"Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengadakan pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Mereka menyoroti beberapa isu strategis seperti penetapan kuota yang lambat, sistem digital Nusuk yang membingungkan, keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint, dan perlunya peningkatan kualitas petugas haji melalui pendidikan dan pelatihan yang matang. Pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem keberangkatan jemaah, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah Saudi, dan memastikan kelancaran serta kenyamanan jemaah haji.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/17/IMG-20250517-WA0012_2.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4885897/bph-komisi-vii-bahas-evaluasi-penyelenggaraan-haji-di-mina"},{"title":"Kemenag Jelaskan Penyebab Jemaah RI Wukuf di Tenda Cadangan Saudi","indexedAt":"2025-06-08T14:03:42.449Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7954929/kemenag-jelaskan-penyebab-jemaah-ri-wukuf-di-tenda-cadangan-saudi","summary":"Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan penyebab sebagian jemaah haji Indonesia tidak dapat menempati tenda yang seharusnya di Arafah dan akhirnya wukuf di tenda misi haji serta tenda cadangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ketua PPIH, Muchlis M Hanafi, menyebutkan masalah ini disebabkan oleh masalah teknis dan kultural, termasuk perpindahan jemaah secara mandiri antar hotel yang mengganggu distribusi di Arafah. Selain itu, jumlah petugas yang terbatas juga membuat penempatan jemaah menjadi sulit, serta adanya jemaah yang berpindah tenda untuk berkumpul dengan kerabat. PPIH telah mengambil solusi seperti mengalihkan tenda yang masih kosong, menggunakan tenda cadangan, serta melobi pihak syarikah dan pemerintah Saudi untuk menyediakan lebih banyak tempat.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7954929/kemenag-jelaskan-penyebab-jemaah-ri-wukuf-di-tenda-cadangan-saudi"},{"title":"Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR Dorong Evaluasi Maksimal Haji 2025","indexedAt":"2025-06-08T17:03:58.579Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7955164/temukan-sejumlah-masalah-timwas-dpr-dorong-evaluasi-maksimal-haji-2025","summary":"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, termasuk masalah penginapan, pemisahan keluarga inti, kekurangan bus, dan kualitas makanan yang buruk. Timwas mendorong evaluasi maksimal untuk perbaikan. Mereka juga mengumpulkan data dan mempertimbangkan opsi pembentukan panitia khusus atau rekomendasi penegakan hukum. Menteri Agama mengapresiasi perbaikan fasilitas yang dilakukan Arab Saudi, namun Timwas tetap fokus pada perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7955164/temukan-sejumlah-masalah-timwas-dpr-dorong-evaluasi-maksimal-haji-2025"}]

play_circle