Pemerintah Indonesia meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi untuk periode Juni-Juli 2025 sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Paket kebijakan ini bertujuan utama untuk mendorong konsumsi domestik, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai sektor vital perekonomian. Dengan total anggaran mencapai Rp24,44 triliun, stimulus ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 mendekati 5% dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Detail Umum Paket Stimulus
Berikut adalah beberapa aspek penting terkait Paket Stimulus Ekonomi Juni-Juli 2025:
- Tujuan Utama Paket Stimulus
- Mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah.
- Menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target mendekati 5% pada Kuartal II/2025, serta berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- Merespons perlambatan ekonomi global dan nasional (pertumbuhan PDB Kuartal I 2025 tercatat 4,87%), serta mengantisipasi ketidakpastian akibat tensi geopolitik dan dinamika harga.
- Mendukung sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi (melalui BSU sebagai pengganti diskon listrik), ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
- Anggaran dan Periode Implementasi
- Total anggaran stimulus mencapai Rp24,44 triliun.
- Sumber dana utama berasal dari APBN (Rp23,59 triliun) dan sisanya dari sumber swasta/non-APBN (Rp850 miliar), terutama untuk diskon tol dan sebagian iuran JKK.
- Periode implementasi utama adalah Juni hingga Juli 2025, dengan beberapa program dimulai pada awal Juni 2025, bertepatan dengan periode libur sekolah.
- Kebijakan stimulus ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
- Salah satu perubahan signifikan dalam alokasi adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan untuk pekerja, menggantikan program diskon tarif listrik yang sebelumnya menyasar 79,3 juta pelanggan.
- Latar Belakang dan Persetujuan
- Diluncurkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk potensi dampak kebijakan suku bunga tinggi di negara maju dan risiko perang tarif.
- Merupakan respons terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87% pada Kuartal I 2025 dan kondisi deflasi serta penurunan Indeks Harga Konsumen.
- Diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas dengan menteri-menteri bidang ekonomi.
- Anggaran telah disiapkan dan akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari komitmen pemerintah.
Kritik dan Pandangan Terhadap Paket Stimulus
Beberapa ekonom dan pengamat memberikan pandangan kritis terkait efektivitas dan dampak paket stimulus ekonomi Juni-Juli 2025:
- Efektivitas dalam Mendongkrak Daya Beli Dipertanyakan
- Riza Annisa Pujarama (Indef): Lima stimulus (bansos tunai, subsidi upah, diskon transportasi, tambahan pangan, diskon tol) dinilai tidak akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan karena bersifat sementara dan kurang berdampak dibandingkan insentif sebelumnya seperti diskon listrik.
- Bhima Yudhistira (CELIOS): Paket stimulus senilai Rp 24,44 triliun belum cukup kuat menopang ekonomi, terutama dalam menjaga daya beli. Efek terhadap konsumsi rumah tangga terbatas, nominal bantuan kecil, dan pembatalan diskon listrik 50 persen memperburuk situasi.
- Mohammad Faisal (CORE): Paket stimulus bersifat sementara dan belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- Sifat Stimulus dan Cakupan Bantuan
- Yanuar Rizki: Stimulus dinilai terlalu konsumtif dan kurang menyentuh aspek fundamental. Upaya mendongkrak konsumsi rumah tangga harus sejalan dengan harga barang, sehingga perlu insentif pajak untuk beberapa barang konsumsi.
- Yanuar Rizki: Menyarankan perluasan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ke kelas menengah yang terkena PHK dan pekerja informal.
- Bhima Yudhistira (CELIOS): Bantuan subsidi upah belum banyak menyentuh pekerja informal. Momentum libur sekolah juga dinilai berdampak kecil terhadap konsumsi.
- Rekomendasi Kebijakan Lanjutan dan Aspek Lain
- Fakhrul Fulvian (Trimegah Sekuritas Indonesia): Pemerintah perlu mempercepat belanja negara dan memastikan eksekusi yang transparan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
- Bhima Yudhistira (CELIOS): Menekankan perlunya pemerintah membuka lapangan kerja baru.
- Wijayanto Samirin (Universitas Paramadina): Stimulus perlu bersifat berkelanjutan serta mendorong efisiensi dan produktivitas.




Masih Seputar ekonomi
Penerbangan Domestik Bandara Bali Kembali Normal Usai Erupsi Gunung NTT
sekitar 1 jam yang lalu

KKP dan BPJPH Perkuat Jaminan Halal Produk Perikanan untuk Ekspor
sekitar 2 jam yang lalu

Pemerintah Ubah Kebijakan Belanja BUMN, Prioritaskan UMKM sebagai Mitra Utama
sekitar 2 jam yang lalu

Bulog Tegaskan Bantuan Pangan Tak Sentuh Pelaku Judi Online dan Terorisme
sekitar 3 jam yang lalu

Trump Gencarkan Kebijakan Ekonomi, Picu Kenaikan Harga dan Kontroversi
sekitar 3 jam yang lalu

Kementerian Investasi Teken MoU dengan Kelompok Bisnis AS untuk Perkuat Investasi
sekitar 4 jam yang lalu

Sri Mulyani Komitmen Anggarkan 5 Persen APBN untuk Kesehatan, Capai Rp218,5 Triliun
sekitar 4 jam yang lalu

PT KAI Batalkan Sejumlah Perjalanan KA Daop Semarang hingga 3 Agustus Meski Jalur Sudah Normal
sekitar 5 jam yang lalu

Survei Manulife: Warga RI Prioritaskan Kemandirian Finansial dan Kesehatan di Usia Tua
sekitar 5 jam yang lalu

Pemerintah Salurkan Bansos PKH dan BPNT Agustus 2025, Cek Status Penerima di Sini
sekitar 6 jam yang lalu

Inflasi Juli 2025 Terkendali di 2,37 Persen, BI Sebut Sinergi Kebijakan Berhasil
sekitar 6 jam yang lalu

Berita Terbaru

Dua Wakil Indonesia Lolos ke Final Macau Open 2025

Cadothy Masuk Indonesia, Tawarkan Solusi Live Streaming All-in-One

Motorola Gandeng Google Indonesia Edukasi Pengguna tentang Moto AI

Doktor Ongen Terima Amnesti Presiden Prabowo Setelah Dipenjara Kasus UU ITE

6.000 Truk Bantuan Kemanusiaan Tertahan di Luar Gaza, Israel dan PBB Saling Salahkan di Tengah Krisis Pangan
Trending

Negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya, Desak Pelucutan Senjata dan Solusi Dua Negara

Gempa M 8,8 Rusia Picu Tsunami Lintas Negara, Penjara Chile Dievakuasi

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo Picu Kritik Keras Akademisi

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dalam Kasus Korupsi Tuai Sorotan Hukum

Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Demi Persatuan Nasional
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.