Usulan Kenaikan Dana Bantuan Partai Politik

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

account_circle

Penulis

newspaper

Latar Belakang dan Tujuan Usulan

Usulan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kenaikan dana bantuan politik (banpol) untuk partai politik guna mencegah korupsi, mengingat partai membutuhkan modal besar untuk pemilu. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan Alexander Marwata (yang mengusulkan hingga Rp1 triliun per tahun untuk partai besar) mendukung ide ini.
Semangat Antikorupsi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa usulan kenaikan dana parpol muncul dengan semangat antikorupsi.
Kekhawatiran Sumber Dana Tidak Jelas
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menilai dana bantuan partai saat ini masih rendah dan berpotensi memicu penerimaan dana dari sumber yang tidak jelas.

Usulan PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, mengusulkan kenaikan dana parpol dari APBN menjadi Rp10.000 per suara, meningkat 10 kali lipat dari Rp1.000 per suara saat ini.
Usulan Gerindra
Partai Gerindra, melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, juga mengusulkan kenaikan dana bantuan partai hingga 10 kali lipat.
Usulan KPK (Spesifik)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengusulkan kenaikan dana hingga Rp1 triliun per tahun untuk partai besar.

Badan Usaha Partai
Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman, juga mengusulkan agar partai politik diperbolehkan membentuk badan usaha untuk menambah sumber pendanaan.

Kajian Kemampuan APBN
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa kenaikan anggaran bantuan parpol harus mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memerlukan kajian mendalam.
Kontroversi Efektivitas
Ide kenaikan dana ini menuai kontroversi. Pihak yang kontra meragukan efektivitasnya dalam memberantas korupsi, sementara pihak yang pro menilai kenaikan dana bisa menjadi solusi. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak.
Contoh Negara Lain
Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra mengusulkan untuk meniru Jerman yang memberikan bantuan besar kepada partai politik dari negara.
Prioritas Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa DPR akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam menanggapi usulan kenaikan dana bantuan parpol. DPR akan mengkaji usulan tersebut dan memastikan bahwa jika disetujui, hal itu juga akan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.
Kejelasan Aturan Penggunaan Dana
Aturan penggunaan dana parpol juga harus diperjelas jika usulan kenaikan dana disetujui.

Regulasi Saat Ini
Pendanaan partai politik di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dengan bantuan dari APBN/APBD sebesar Rp1.000 per suara sah.
Revisi Undang-Undang Pemilu
Komisi II DPR sedang membahas revisi undang-undang yang mengatur pemilu, termasuk kemungkinan penyatuan beberapa undang-undang terkait partai politik dan pemilu melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik Omnibus Law.