Laporan LHKPN Tokoh Publik oleh KPK

Laporan LHKPN Tokoh Publik oleh KPK menyajikan berita terkini, sumber terpercaya, video analisis, dan gambar konten penting terkait transparansi publik.

letter

Metrics

{"image":"https://assetd.kompas.id/6k7fsS6Bb5Pj4c2yNNWoWD4KLg0=/fit-in/1024x1756/filters:format(webp):quality(80)/https://cdn-dam.kompas.id/images/2024/10/31/fd1dba11df93eec32ee4da94ad63c149-photo_2024_10_31_14_04_38.jpg","trendingStart":"2025-06-05T02:41:13.414Z","trendingEnd":"2025-06-05T02:41:13.409Z","updatedAt":"2025-06-08T08:03:41.631Z","articleCount":10}
letter

Berita

Laporan LHKPN Nadiem Makarim (Eks Mendikbudristek)

Berikut adalah rangkuman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem Makarim selama menjabat:

  • Dinamika Harta Kekayaan
    • Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024.
    • Total kekayaannya sempat mencapai puncak pada tahun 2022 sebesar Rp4,87 triliun, yang didorong oleh lonjakan nilai surat berharga.
    • Pada tahun 2023, kekayaannya tercatat menurun menjadi Rp906 miliar.
    • Pada tahun 2024, kekayaannya kembali menurun menjadi Rp600,64 miliar menurut laporan LHKPN.
    • Perubahan signifikan juga terjadi pada komponen harta lainnya seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, kas, dan utang.
    • Sumber: mediaindonesia.com

Status LHKPN Deddy Corbuzier dan Ifan Seventeen

Informasi terkini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelaporan LHKPN oleh Deddy Corbuzier dan Ifan Seventeen:

  • Deddy Corbuzier (Staf Khusus Menteri Pertahanan)
    • Telah melaporkan LHKPN dan statusnya telah terverifikasi lengkap oleh KPK.
    • Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deddy telah dirilis dan dipublikasikan oleh KPK di situs elhkpn.kpk.go.id.
    • Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp953,02 miliar (hampir Rp1 triliun).
    • Rincian kekayaan tersebut adalah sebagai berikut:
      • Tanah dan bangunan (19 unit): Rp66,59 miliar, sebagian besar berlokasi di Tangerang dan Medan.
      • Alat transportasi dan mesin (2 mobil): Rp2,19 miliar.
      • Harta bergerak lainnya: Rp496,15 miliar.
      • Surat berharga: Rp386,13 miliar.
      • Kas dan setara kas: Rp21,67 miliar.
    • Deddy juga tercatat memiliki utang sebesar Rp19,73 miliar.
    • Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier wajib melaporkan LHKPN karena telah menjadi penyelenggara negara.
    • Laporan kekayaan ini merupakan pelaporan tahap awal dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara.
    • KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan mengenai status staf khusus menteri dalam aturan LHKPN.
    • Sumber: antaranews.com, news.detik.com, mediaindonesia.com
  • Ifan Seventeen (Direktur Utama PT Produksi Film Negara - PFN)
    • Masih dalam proses pelaporan LHKPN, dan laporannya masih dalam tahap draf.
    • Sebagai Direktur Utama PT PFN, Ifan Seventeen wajib melaporkan LHKPN karena telah menjadi penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
    • Sumber: antaranews.com, news.detik.com

Pentingnya LHKPN dan Status Kepatuhan Nasional

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan upaya peningkatan kepatuhan secara umum:

  • Peran Krusial LHKPN Menurut ICW
    • Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya menekankan bahwa LHKPN adalah instrumen vital untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
    • Dasar hukum LHKPN mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.
    • ICW mendesak Presiden Prabowo untuk menerapkan sanksi bagi pejabat yang belum melaporkan LHKPN.
    • Sumber: mediaindonesia.com
  • Data Kepatuhan LHKPN dari KPK
    • KPK mengungkapkan bahwa hingga 9 Mei 2024, sebanyak 11.114 penyelenggara negara belum menyampaikan LHKPN.
    • Kepatuhan pengisian LHKPN dapat menjadi dasar untuk pemberian penghargaan atau sanksi.
    • KPK secara berkelanjutan memantau kepatuhan pengisian LHKPN dan akan melakukan klarifikasi jika ditemukan pengisian yang tidak akurat.
    • Dari total 415.875 wajib lapor, sebanyak 404.761 penyelenggara negara telah melaporkan kekayaannya melalui LHKPN.
    • Sumber: mediaindonesia.com
article

Sumber

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

we are hiring

We are hiring 🎉

Siap Berkarir dan Berkembang Bersama?

Lamar sekarang

Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.