Rencana Besar Investasi Infrastruktur Rp1.900 Triliun hingga 2029: Pemerintah Ajak Swasta dan Asing Tutup Kekurangan Dana

Rencana besar investasi infrastruktur Rp1.900 triliun hingga 2029 mencakup proyek KPBU, pembangunan IKN, dan investasi digital. Ajak swasta dan asing untuk tutup kekurangan dana!

article

Metrics

{"image":"https://wahananews.co/photo/thumbs/wahananews/dir062025/pemerintah-butuh-rp1900-t-bangun-infrastruktur-ajak-investor-asing_zpzhwZ8i07.jpeg","trendingStart":"2025-06-13T08:38:15.120Z","trendingEnd":"2025-06-13T08:38:15.113Z","updatedAt":"2025-06-13T08:39:39.509Z","articleCount":7}

insights

Berita

Pemerintah Indonesia merencanakan investasi infrastruktur besar-besaran senilai sekitar Rp1.900 triliun hingga tahun 2029. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya mencukupi, pemerintah aktif mengajak partisipasi sektor swasta dan investor asing untuk menutup kekurangan pendanaan. Berbagai strategi dan penawaran proyek disiapkan guna menarik minat investor dalam mewujudkan transformasi infrastruktur jangka panjang Indonesia.

Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi kebutuhan anggaran infrastruktur yang signifikan untuk periode 2025-2029. Berikut adalah rincian kebutuhan dan sumber pendanaan yang direncanakan:

Kebutuhan Total Pendanaan
- Sekitar Rp1.900 triliun hingga Rp1.905 triliun untuk periode 2025-2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Beberapa sumber menyebut angka ini setara dengan 625 hingga 644 miliar dolar AS.
Kontribusi Pemerintah (APBN & APBD)
- APBN diproyeksikan hanya mampu memenuhi sekitar 40% hingga 60% dari total kebutuhan.
- Menteri Keuangan merinci kontribusi APBN sekitar 23% (143,84 miliar dolar AS) dan APBD 17% (106,31 miliar dolar AS).
- Secara nominal, Rp678,91 triliun akan dipenuhi dari APBN dan Rp473,28 triliun dari APBD, menyisakan kekurangan pendanaan sekitar Rp753,11 triliun.
Peran Sektor Swasta dan Investor Asing
- Kekurangan dana diharapkan dapat ditutup melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Pemerintah menargetkan partisipasi swasta sebesar 30% dari total kebutuhan investasi infrastruktur, dengan sisanya dapat dipenuhi oleh BUMN melalui Danantara atau sumber lain.

Upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan ini menjadi krusial untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

Strategi dan Kebijakan Pro-Investasi

Untuk menarik minat investor domestik maupun asing, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan.

1
Penawaran Proyek Strategis
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menawarkan 55 proyek KPBU, mencakup 24 proyek sumber daya air, 19 proyek jalan, dan 12 proyek permukiman.
- Sembilan proyek senilai Rp90,21 triliun diprioritaskan untuk investor asing, termasuk proyek tol dan pengelolaan sampah.
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga menawarkan 46 proyek infrastruktur kepada investor global.
2
Reformasi Iklim Investasi
- Pemerintah mempercepat reformasi melalui deregulasi dan penguatan sistem perizinan terpadu lintas kementerian. Enam kementerian telah terintegrasi, dengan target 12 kementerian lainnya menyusul.
- Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2021 menjadi landasan penting dalam upaya deregulasi dan perbaikan iklim investasi.
3
Fokus Investasi Sektor Potensial
- Kementerian Investasi mendorong investasi di sektor digital dan pusat data, mengingat ekonomi digital Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi 360 miliar dolar AS sebelum 2030.
- Potensi pemanfaatan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung juga menjadi fokus.
4
Kolaborasi Internasional
Pemerintah aktif mengajak investor global untuk bermitra dalam transformasi jangka panjang Indonesia melalui berbagai forum, termasuk International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Proyek Infrastruktur Unggulan dan Peluang Investasi

Berikut adalah beberapa contoh proyek infrastruktur strategis yang ditawarkan pemerintah kepada investor, termasuk potensi di sektor energi terbarukan dan konektivitas.

Jenis Proyek/Sektor	Detail Proyek/Potensi	Nilai Investasi/Kapasitas	Keterangan Tambahan
Proyek KPBU Prioritas	Sembilan proyek infrastruktur, termasuk jalan tol dan pengelolaan sampah.	Rp90 triliun (total untuk 9 proyek)	Ditawarkan secara khusus kepada investor melalui skema KPBU.
Energi Terbarukan (Bendungan)	Pemanfaatan bendungan untuk PLTA (hydropower) dan PLTS terapung (floating photovoltaic). Contoh: Bendungan Way Sekampung (5,4 MW), Tapin (2,7 MW), Cipanas (3 MW), Leuwikeris (7,4 MW), Karalloe.	Bervariasi per bendungan. Dari 259 bendungan selesai, 73 berpotensi untuk hydropower.	Baru 34 bendungan yang masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk hydropower.
Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)	Proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C.	Rp396,6 miliar (kontrak baru PT Waskita Karya)	Mendukung pengembangan pusat pemerintahan dan konektivitas di IKN. Waskita Karya telah mengerjakan 12 proyek IKN senilai total Rp8,2 triliun.
Sektor Manufaktur & Logistik	Pembangunan jetty, jaringan pipa, dan fasilitas Tangki Propilena berkapasitas 3.000 ton untuk PT Polytama Propindo.	- (Didanai oleh PT Indonesia Infrastructure Finance)	Meningkatkan kapasitas produksi Polypropylene Plant sebesar 40.000 MTA dan mendukung ekspansi hingga 300.000 MTA, serta efisiensi rantai pasok.

Diversifikasi proyek yang ditawarkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan berbagai sektor infrastruktur secara komprehensif untuk kemajuan bangsa.

Tantangan Pembangunan dan Peran Aktif Swasta

Meskipun prospektif, pembangunan infrastruktur dihadapkan pada berbagai tantangan global. Di sisi lain, keterlibatan aktif sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi krusial dalam merealisasikan proyek-proyek strategis nasional.

Tantangan Global yang Dihadapi
- Tekanan ekonomi global, termasuk proyeksi penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global oleh OECD dan Bank Dunia.
- Ketegangan geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan arus investasi.
- Perubahan iklim yang menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
- Kenaikan suhu global sebagai tantangan tambahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Keterlibatan Sektor Swasta dan BUMN
- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) berperan aktif dalam pembiayaan proyek infrastruktur strategis, salah satunya adalah proyek pembangunan fasilitas petrokimia milik PT Polytama Propindo di Indramayu untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi logistik.
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebagai BUMN karya, terus meraih kontrak baru, termasuk proyek infrastruktur jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp396,6 miliar. Komitmen ini menunjukkan peran BUMN dalam mendukung proyek prioritas pemerintah.

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional, target pembangunan infrastruktur nasional dapat tercapai, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Prabowo Butuh Rp1.900 T Bangun Infrastruktur, APBN Cukup?","indexedAt":"2025-06-11T14:12:36.608Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250611154031-92-1238618/prabowo-butuh-rp1900-t-bangun-infrastruktur-apbn-cukup","summary":"Pemerintah membutuhkan Rp1.900 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan APBN tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini dan mengajak investor asing untuk berkolaborasi. Kementerian PU menawarkan 55 proyek kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP), dengan sembilan proyek senilai Rp90,21 triliun yang diprioritaskan untuk investor asing, termasuk proyek tol dan pengelolaan sampah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mengajak investor global untuk bermitra dalam transformasi jangka panjang Indonesia melalui 46 proyek infrastruktur yang ditawarkan.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/15/prabowo-panggil-sejumlah-tokoh-ke-kertanegara-12_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250611154031-92-1238618/prabowo-butuh-rp1900-t-bangun-infrastruktur-apbn-cukup"},{"title":"RI Butuh Rp 1.905 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029 - Bisnis Liputan6.com","indexedAt":"2025-06-11T14:12:36.608Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/6049590/ri-butuh-rp-1905-triliun-untuk-bangun-infrastruktur-hingga-2029","summary":"Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Indonesia memerlukan anggaran Rp 1.905 triliun untuk pembangunan infrastruktur hingga 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, APBN hanya mampu memenuhi sekitar 60% dari kebutuhan tersebut. Dari total anggaran, Rp 678,91 triliun akan dipenuhi dari APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD, sehingga masih ada kekurangan dana sebesar Rp 753,11 triliun. Kekurangan ini diharapkan dapat ditutupi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menawarkan 55 proyek, terdiri dari 24 proyek sumber daya air, 19 proyek jalan, dan 12 proyek permukiman. Dody mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun infrastruktur yang penting bagi Indonesia.\n","bannerUrl":"https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/sg8YRelEJwnC0nQGQ_89VJ4YE7c=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5208248/original/012090700_1746340556-image_7_.jpg","articleUrl":"https://www.liputan6.com/bisnis/read/6049590/ri-butuh-rp-1905-triliun-untuk-bangun-infrastruktur-hingga-2029"},{"title":"Menkeu ajak swasta penuhi kebutuhan infrastruktur 625 miliar dolar AS - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-12T11:05:11.934Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4894821/menkeu-ajak-swasta-penuhi-kebutuhan-infrastruktur-625-miliar-dolar-as","summary":"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mencapai 625 miliar dolar AS hingga 2029. Hal ini disampaikan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis.\n\nSri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran negara hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari total kebutuhan investasi infrastruktur. APBN menyumbang 23 persen (143,84 miliar dolar AS) dan APBD 17 persen (106,31 miliar dolar AS).\n\nTantangan pembangunan infrastruktur meliputi tekanan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim. Proyeksi OECD menunjukkan penurunan pertumbuhan PDB global dari 3,4 persen pada 2024 menjadi 2,9 persen pada 2025. Bank Dunia juga memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,3 persen. Kenaikan suhu global juga menjadi tantangan tambahan. Pemerintah membutuhkan partisipasi sektor swasta dan mitra untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/12/tempImageUveVTe.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4894821/menkeu-ajak-swasta-penuhi-kebutuhan-infrastruktur-625-miliar-dolar-as"},{"title":"Menteri Rosan: Infrastruktur butuh investasi 644 miliar dolar AS - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-13T06:04:59.625Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4895953/menteri-rosan-infrastruktur-butuh-investasi-644-miliar-dolar-as","summary":"Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa potensi investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai 644 miliar dolar AS. Pemerintah akan membiayai 40% dari anggaran tersebut, sektor swasta 30%, dan sisanya oleh BUMN melalui Danantara. Pemerintah mempercepat reformasi iklim investasi melalui deregulasi dan penguatan sistem perizinan terpadu lintas kementerian. Saat ini, enam kementerian telah terintegrasi dalam sistem perizinan terpadu, dan ditargetkan 12 kementerian lainnya akan menyusul. UU Omnibus Law 2021 menjadi tonggak penting deregulasi, namun pemerintah terus melakukan reformasi lanjutan untuk menarik investor asing dan domestik. Kementerian Investasi juga mendorong investasi digital dan data center, mengingat ekonomi digital Indonesia diperkirakan tumbuh menjadi 360 miliar dolar AS sebelum 2030.","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/12/068B337A-E82A-48A7-A9CA-5C48037F80C6.jpeg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4895953/menteri-rosan-infrastruktur-butuh-investasi-644-miliar-dolar-as"},{"title":"9 Proyek Infrastruktur Senilai Rp90 Triliun Ditawarkan ke Investor, Ini Daftarnya : Okezone Economy","indexedAt":"2025-06-13T06:04:59.625Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/06/13/470/3146954/9-proyek-infrastruktur-senilai-rp90-triliun-ditawarkan-ke-investor-ini-daftarnya","summary":"Kementerian Pekerjaan Umum menawarkan 9 proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp90 triliun kepada investor pada acara International Conference of Infrastructure (ICI) 2025. Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional untuk mencapai target pembangunan infrastruktur nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional sebesar Rp1.900 triliun, pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 60%.\n\nSalah satu fokus utama adalah potensi pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dan pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating photovoltaic). Saat ini, Indonesia telah menyelesaikan 259 bendungan, namun hanya 73 yang berpotensi untuk hydropower dan baru 34 yang masuk dalam RUPTL. Kementerian PU menawarkan 5 bendungan potensial untuk investasi, yaitu Bendungan Way Sekampung di Lampung (5,4 MW), Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan (2,7 MW), Bendungan Cipanas (3 MW) dan Bendungan Leuwikeris (7,4 MW) di Jawa Barat, serta Bendungan Karalloe di Sulawesi Selatan.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/06/13/470/3146954/infrastruktur-IXCL_large.png","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/06/13/470/3146954/9-proyek-infrastruktur-senilai-rp90-triliun-ditawarkan-ke-investor-ini-daftarnya"},{"title":"IIF Tinjau Langsung Proyek Infrastruktur Petrokimia Polytama di Indramayu","indexedAt":"2025-06-13T06:04:59.625Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read570791/iif-tinjau-langsung-proyek-infrastruktur-petrokimia-polytama-di-indramayu","summary":"PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mengunjungi fasilitas PT Polytama Propindo di Indramayu untuk memonitor pembiayaan proyek pembangunan jetty, jaringan pipa, dan fasilitas Propylene Tank berkapasitas 3.000 ton. Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi Polypropylene Plant milik Polytama sebesar 40.000 MTA dan mendukung ekspansi produksi hingga 300.000 MTA. Keterlibatan IIF mencerminkan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur strategis di sektor manufaktur. Proyek ini diharapkan berdampak positif pada efisiensi rantai pasokan, integrasi logistik, dan ketahanan industri dalam negeri.","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read570791/iif-tinjau-langsung-proyek-infrastruktur-petrokimia-polytama-di-indramayu"},{"title":"Waskita Karya Kembali Raih Kontrak Baru Hingga Rp400 Miliar, Garap Proyek Jalan di IKN","indexedAt":"2025-06-13T06:04:59.625Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read570770/waskita-karya-kembali-raih-kontrak-baru-hingga-rp400-miliar-garap-proyek-jalan-di-ikn","summary":"PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali meraih kontrak baru senilai Rp396,6 miliar pada kuartal kedua 2025 untuk mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kepala Divisi Operasi II Waskita Karya dan Pejabat Pembuat Komitmen XIII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN (OIKN). Proyek ini bertujuan mendukung pengembangan pusat pemerintahan dan menghubungkan berbagai kawasan vital di IKN.\n\nSebelumnya, Waskita Karya telah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai Rp8,2 triliun, termasuk Gedung Sekretariat, Rumah Susun ASN 3, dan Tol IKN Seksi 3B. Beberapa proyek yang telah selesai meliputi Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 dan 4. Waskita Karya berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap proyek dengan mengutamakan ketepatan waktu dan mutu.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read570770/waskita-karya-kembali-raih-kontrak-baru-hingga-rp400-miliar-garap-proyek-jalan-di-ikn"}]