nasional

Putusan MK Perintahkan Bentuk Lembaga Baru, DPR Revisi UU ASN

Putusan MK perintahkan lembaga baru, DPR revisi UU ASN. Baca analisis dampaknya, referensi undang-undang, dan metrik penting terkait reformasi birokrasi ini.

27 hari yang lalu

ekonomi

RUU BUMN disetujui DPR, resmi jadi Undang-Undang

RUU BUMN disetujui DPR menjadi UU. Dapatkan info metrik, referensi, dan overview lengkap mengenai Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

DPR resmikan RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia jadi Undang-Undang

DPR resmikan RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia jadi UU. Pelajari ruang lingkup, manfaat kerjasama, dan proses hukum penyerahan buronan antar kedua negara.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

DPR RI sepakati RUU BUMN, disahkan pekan ini

DPR RI sepakati RUU BUMN, disahkan pekan ini. Temukan ringkasan, poin penting, dan dampaknya pada BUMN dan masyarakat luas.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

5 Peristiwa Hukum Sepekan: Transformasi Polri hingga Geledah KPK

5 Peristiwa Hukum Sepekan: Transformasi Polri, Geledah KPK, UU ITE, dan kasus korupsi terbaru. Update informasi hukum terkini untuk Anda.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR sahkan RUU APBN 2026 dan tetapkan calon hakim agung

DPR sahkan RUU APBN 2026 dan tetapkan calon hakim agung. Dapatkan informasi detail, poin krusial, dan dampak kebijakan terbaru.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR resmi sahkan UU APBN 2026

DPR sahkan UU APBN 2026: Pahami metrik penting, ringkasan anggaran, dan referensi lengkap mengenai kebijakan fiskal negara.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR Pangkas Tunjangan & Hentikan Tunjangan Rumah Anggota, Jawab Tuntutan Rakyat

DPR pangkas tunjangan & hentikan tunjangan rumah anggota, jawab tuntutan rakyat. Ketahui detail pemangkasan dan tanggapan pemerintah terkait.

2 bulan yang lalu

nasional

Baleg DPR Ungkap RUU Perampasan Aset Bisa Diambil Alih dari Pemerintah, Ini Kata Sturman

Baleg DPR bahas RUU Perampasan Aset, potensi diambilalih pemerintah. Pahami pandangan Sturman & dampaknya pada aset negara.

2 bulan yang lalu

nasional

Gibran Hormati Proses Hukum OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Gibran hormati proses hukum OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Temukan kabar terkini, analisis, dan referensi penting mengenai isu hukum ini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2024 Jadi Undang-Undang

DPR sahkan RUU P2 APBN 2024 jadi Undang-Undang. Temukan ringkasan, referensi penting, dan analisis metrik terkait implementasi APBN 2024 yang baru.

3 bulan yang lalu

nasional

Inosentius Samsul Bantah Ditekan DPR soal Undang-Undang

Inosentius Samsul bantah ditekan DPR terkait Undang-Undang. Temukan argumen, penjelasan isu, dan referensi terkait untuk memahami konteks lebih dalam.

3 bulan yang lalu

nasional

Istana Pastikan Abolisi Tom Lembong, Proses Hukum Lain Berlanjut

Istana pastikan abolisi Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, terkait korupsi izin impor gula. Proses hukum terhadap tersangka lain tetap berlanjut.

3 bulan yang lalu

nasional

Menkumham Kunjungi Kejaksaan Agung Usai DPR Setujui Abolisi Tom Lembong

Menkumham (Supratman Andi Agtas) kunjungi Kejaksaan Agung pasca DPR setujui abolisi Tom Lembong. Temukan detail kunjungan penting ini dan pernyataan resmi terkait.

3 bulan yang lalu

nasional

Kejagung: Abolisi Tom Lembong Tak Hapus Pidana Korupsi Impor Gula, Proses Hukum Lanjut

Kejagung menegaskan abolisi Tom Lembong tak hapus pidana korupsi impor gula. Proses hukum lanjut untuk 10 terdakwa lain meski mantan Menteri Perdagangan ini mendapat pengampunan.

3 bulan yang lalu

nasional

Pakar Hukum Desak Revisi UU Pemilu Tindak Lanjut Putusan MK Pemisahan Pemilu

Pakar hukum desak revisi UU Pemilu usai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Temukan jelasnya urgensi perbarui UU, mekanisme pengisian jabatan, dan pembiayaan pemilu.

4 bulan yang lalu

politik

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU

Putusan MK memisahkan Pemilu nasional dan lokal, memicu polemik di DPR. Temukan pandangan anggota DPR, kebutuhan revisi UU, dan respons partai politik terkait isu ini.

4 bulan yang lalu

politik

DPR Belum Bahas Usulan Pemakzulan Gibran, Ketua Baleg Sebut Tak Berdasar Hukum

DPR belum membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Baleg sebut tidak ada dasar hukum kuat, meski ada dugaan pelanggaran dan korupsi.

5 bulan yang lalu

politik

DPR RI Percepat Pembahasan RUU KUHAP, Prioritaskan Hak Warga dan Peran LPSK

DPR RI percepat pembahasan RUU KUHAP, prioritaskan hak warga, dan peran LPSK. Temukan usulan restitusi bagi korban dan aksi Komisi III dalam mendengarkan aspirasi publik.

5 bulan yang lalu

politik

Saran Revisi RUU KUHAP

Saran Revisi RUU KUHAP menampilkan rangkuman, bahan lengkap, video informatif, dan gambar ilustratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

6 bulan yang lalu