Permintaan Pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI

Permintaan pemakzulan Gibran oleh Purnawirawan TNI memicu diskusi. Temukan berita terbaru, sumber informasi, video eksklusif, dan gambar terkait.

letter

Metrics

{"image":"https://i.ytimg.com/vi/njEs8b1w_q4/maxresdefault.jpg","trendingStart":"2025-06-05T02:36:05.806Z","trendingEnd":"2025-06-05T02:36:05.802Z","updatedAt":"2025-06-06T11:37:27.262Z","articleCount":24}

letter

Rangkuman

Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah secara resmi mengajukan permintaan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat berisi desakan dan alasan pemakzulan tersebut telah dikirimkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Detail Pengajuan Surat Permintaan Pemakzulan

Berikut adalah rincian mengenai pengajuan surat permintaan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

Pengaju Surat
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Tujuan Surat
- Ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI.
Isi Permintaan Utama
- Meminta agar MPR, DPR, dan DPD mempertimbangkan dan segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hukum yang berlaku.
Tanggal dan Pengiriman Surat
- Surat tertanggal 26 Mei 2025.
- Surat dikonfirmasi pengirimannya pada awal Juni, dengan penyampaian kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD dilakukan pada 2 Juni 2025.
Penandatangan Surat
- Ditandatangani oleh empat purnawirawan jenderal senior: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
- Surat ini juga didukung oleh total 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan.
Dukungan Lain
- Surat tersebut juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kesiapan Memberi Penjelasan
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan kesiapan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan pemakzulan jika dipanggil oleh DPR, DPD, atau MPR.

Dasar dan Alasan Permintaan Pemakzulan

Forum Purnawirawan Prajurit TNI menguraikan beberapa dasar dan alasan untuk permintaan pemakzulan Gibran, yang mencakup:

Pelanggaran Prinsip Hukum dan Etika
- Dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika publik.
- Dugaan pelanggaran hukum dan etika publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat hukum.
Konflik Kepentingan
- Adanya dugaan konflik kepentingan terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
- Adanya dugaan konflik kepentingan dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 karena keterlibatan paman Gibran sebagai hakim konstitusi.
Kualifikasi Gibran
- Mempertanyakan pengalaman dan pendidikan Gibran yang dianggap tidak memadai untuk jabatan wakil presiden.
- Kapasitas Gibran sebagai wakil presiden dipertanyakan karena pengalaman yang dinilai minim.
Kasus Akun Media Sosial
- Menyoroti kasus akun media sosial "fufufafa" yang diduga terkait dengan Gibran dan dianggap tidak bermoral.
Dugaan Korupsi
- Adanya dugaan korupsi yang melibatkan Gibran dan saudaranya, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan sejak tahun 2022.
Pelanggaran Undang-Undang Pemilu
- Proses pemilihan Gibran dianggap melanggar hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilu.
Nilai Kepatutan
- Mempertanyakan nilai kepatutan terkait pencalonan Gibran.
Dasar Hukum Pemakzulan
- Usulan pemakzulan didasarkan pada pandangan hukum dari UUD 1945 amandemen II Pasal 7A, yang mengatur pemberhentian Presiden/Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.

Status Surat dan Prosedur di Lembaga Legislatif

Berikut adalah status terkini surat permintaan pemakzulan dan gambaran proses yang akan dilalui di lembaga legislatif:

1
Penerimaan dan Distribusi Surat
- Surat telah diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, dan juga telah diterima oleh MPR RI, termasuk oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
- Sekjen DPR RI telah meneruskan surat tersebut kepada pimpinan DPR.
2
Tanggapan Awal Pimpinan DPR dan MPR
- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum membaca surat karena masih berada di Sekjen dan DPR dalam masa reses.
- Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto (Pacul), menjelaskan bahwa surat akan masuk ke Setjen MPR, akan disaring dan dipertimbangkan tingkat urgensinya sebelum diputuskan untuk dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) jika dianggap penting. Penetapan agenda dan pelaksanaan rapat ada di tangan Ketua MPR. Respons MPR juga akan mempertimbangkan keabsahan lembaga pengirim, dengan prioritas pada lembaga tinggi negara dan kementerian.
- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyebutkan bahwa surat usulan pemakzulan sudah sampai di meja Ketua MPR namun belum ditindaklanjuti karena DPR sedang dalam masa reses hingga akhir Juni.
- Ia juga menyatakan masih menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat tersebut.
- Menambahkan bahwa pembahasan di MPR kemungkinan akan dilakukan setelah DPR melakukan rapat paripurna terkait usulan pemakzulan dan setelah proses di Mahkamah Konstitusi.
- Menyatakan bahwa MPR akan menunggu tindak lanjut dari DPR terlebih dahulu sebelum membahas usulan tersebut.
- Keputusan untuk memanggil Forum Purnawirawan diserahkan kepada Ketua MPR.
3
Proses di DPR Sesuai UUD 1945
Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, proses di DPR akan melibatkan:
- Pembacaan surat usulan dalam Rapat Paripurna DPR.
- Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang mensyaratkan kehadiran minimal 2/3 dari total anggota DPR.
- Usulan harus disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
4
Langkah Selanjutnya Jika Disetujui DPR
- Jika syarat kuorum dan persetujuan terpenuhi, DPR akan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran oleh wakil presiden.
- Jika tidak memenuhi kuorum atau tidak disetujui dalam Rapat Paripurna, usulan pemakzulan tidak dapat dilanjutkan ke MK.

Respons dari Tokoh dan Partai Politik

Permintaan pemakzulan ini menuai berbagai respons dari kalangan politisi dan partai politik:

Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR RI, Gerindra)
- Mengaku belum membaca surat secara langsung dan menyatakan surat masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Menyebut DPR masih dalam masa reses.
Said Abdullah (Politikus PDIP)
- Mengungkapkan bahwa DPR telah menerima surat, namun menilai surat tersebut tidak bisa langsung diproses. Mengajak semua pihak mematuhi konstitusi dan menyebut wacana pemakzulan masih asing di DPR. Menekankan tantangan geopolitik sebagai perhatian utama.
Andreas Hugo Pareira (Anggota DPR RI, Fraksi PDIP)
- Mengapresiasi surat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian para purnawirawan. Menyatakan bahwa surat usulan perlu dibawa ke Rapat Paripurna DPR sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945 untuk diproses.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY - Ketua Umum Partai Demokrat)
- Menolak berkomentar mengenai isu pemakzulan Gibran. Menyatakan bahwa dirinya dan Partai Demokrat lebih fokus untuk mendukung dan mengawal program serta kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Bambang Wuryanto (Wakil Ketua MPR RI, PDIP)
- Menjelaskan bahwa surat akan masuk ke Setjen MPR dan akan dipertimbangkan tingkat urgensinya sebelum diputuskan untuk menggelar rapat pimpinan guna membahas surat tersebut. Menekankan bahwa penetapan agenda ada di tangan pimpinan MPR.
Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR RI)
- Menyatakan sedang menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan Gibran.
Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara - Wamensesneg)
- Menyatakan bahwa surat tersebut tidak perlu direspons karena menurutnya sudah lama beredar.
- Menyerahkan respons terhadap usulan tersebut kepada DPR dan MPR.
Ahmad Muzani (Ketua MPR RI)
- Mengaku belum melihat surat usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, dengan alasan belum masuk kantor karena sedang mempersiapkan perayaan Iduladha 2025.
Joko Widodo (Mantan Presiden RI)
- Menanggapi isu pemakzulan sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
- Menekankan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu paket dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
- Menyatakan bahwa proses pemakzulan harus mengikuti sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
- Menyebutkan syarat-syarat pemakzulan, seperti adanya tindakan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat lainnya.
Pieter C Zulkifli (Pengamat Hukum dan Politik)
- Menanggapi usulan pemakzulan sebagai ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi dan konstitusi.
- Menilai usulan tersebut berpotensi menjadi upaya makar terselubung jika tidak didasari bukti hukum yang kuat.
- Menegaskan bahwa usulan pemakzulan tanpa dasar hukum yang jelas dianggap sebagai bentuk kriminal terhadap konstitusi, meskipun kritik terhadap kekuasaan diperlukan.

Konteks Tambahan

Beberapa informasi tambahan yang relevan dengan isu permintaan pemakzulan ini:

Keterlibatan Jenderal (Purn) Fachrul Razi
- Salah satu tokoh yang meminta pemakzulan Gibran, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, diketahui pernah menjadi relawan pendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dukungan kepada Presiden Prabowo
- Dalam surat yang sama yang berisi permintaan pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan terkait permintaan pemakzulan ini akan terus dipantau seiring dengan proses yang berjalan di lembaga legislatif.

article

Sumber

[{"title":"Minta Pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan TNI Kini Surati MPR-DPR","indexedAt":"2025-06-03T08:03:33.737Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7946341/minta-pemakzulan-gibran-forum-purnawirawan-tni-kini-surati-mpr-dpr","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada MPR dan DPR RI yang berisi permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut, yang juga ditandatangani oleh sejumlah jenderal purnawirawan, berfokus pada poin yang mengusulkan penggantian Gibran karena dianggap melanggar hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilu. Sekretaris Forum, Bimo Satrio, mengonfirmasi pengiriman surat tersebut pada tanggal 2 Juni. Sementara itu, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan belum menerima surat tersebut dan akan melakukan pengecekan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7946341/minta-pemakzulan-gibran-forum-purnawirawan-tni-kini-surati-mpr-dpr"},{"title":"Purnawirawan Minta Gibran Dimakzulkan Pernah Jadi Relawan Pro AMIN","indexedAt":"2025-06-03T11:04:20.102Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7946696/purnawirawan-minta-gibran-dimakzulkan-pernah-jadi-relawan-pro-amin","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR RI yang berisi permintaan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Salah satu tokoh yang meminta pemakzulan Gibran adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, yang ternyata pernah menjadi relawan pendukung pasangan Anies Baswedan-Cak Imin pada Pilpres 2024 lalu. Surat tersebut mengusulkan pergantian Wapres karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7946696/purnawirawan-minta-gibran-dimakzulkan-pernah-jadi-relawan-pro-amin"},{"title":"DPR Terima Surat dari Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran ","indexedAt":"2025-06-03T14:04:35.210Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779123/dpr-terima-surat-dari-forum-purnawirawan-tni-soal-pemakzulan-gibran","summary":"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut telah diteruskan ke pimpinan DPR setelah diterima oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Surat yang tertanggal 26 Mei 2025 dan ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani, ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI yang mendesak agar proses pemakzulan Gibran dipercepat.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/03/1748949382_71567f4876291ba67afc.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779123/dpr-terima-surat-dari-forum-purnawirawan-tni-soal-pemakzulan-gibran"},{"title":"Dasco Akui Belum Baca Surat Pemakzulan Gibran: Masih di SekjenWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/dasco-akui-belum-baca-surat-pemakzulan-gibran-masih-di-sekjen-hcA4","summary":"Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum membaca surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meskipun surat tersebut telah diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Dasco menjelaskan bahwa surat tersebut masih berada di tangan Sekjen dan belum ada pembahasan di tingkat pimpinan DPR karena sedang dalam masa reses. Sebelumnya, Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengonfirmasi telah menerima surat usulan pemakzulan yang telah diteruskan kepada pimpinan DPR. Surat tersebut berisi sejumlah alasan dan pandangan hukum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk dugaan intervensi dalam pencalonan Gibran, nilai kepatutan, serta dugaan keterlibatan dalam kasus tertentu.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/06/04/img_8246_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/dasco-akui-belum-baca-surat-pemakzulan-gibran-masih-di-sekjen-hcA4"},{"title":"Pimpinan DPR-MPR Buka Suara Soal Surat Desakan Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250604145732-32-1236427/pimpinan-dpr-mpr-buka-suara-soal-surat-desakan-pemakzulan-gibran","summary":"Pimpinan DPR dan MPR telah memberikan tanggapan terkait surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum membaca langsung isi surat tersebut dan menyebut surat masih berada di Setjen DPR. Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa surat akan masuk ke Setjen MPR dan akan dipertimbangkan tingkat urgensinya sebelum diputuskan untuk menggelar rapat pimpinan. Surat tersebut, yang ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR, meminta agar segera diproses pemakzulan Gibran dari posisi Wapres RI dan ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/04/26/wakil-presiden-gibran-rakabuming-1745636868939_169.png?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250604145732-32-1236427/pimpinan-dpr-mpr-buka-suara-soal-surat-desakan-pemakzulan-gibran"},{"title":"DPR Terima Surat Forum Purnawirawan TNI soal Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603165810-32-1236065/dpr-terima-surat-forum-purnawirawan-tni-soal-pemakzulan-gibran","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat kepada DPR, MPR, dan DPD RI yang meminta agar tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Surat tertanggal 26 Mei 2025 ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio, dan telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan TNI, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan lainnya. Sekjen DPR, Indra Iskandar, menyatakan bahwa surat tersebut telah diteruskan ke pimpinan DPR. Sementara itu, respons dari Sekjen MPR RI, Siti Fauziah, belum ada. Usulan pemakzulan Gibran telah muncul sejak April lalu dengan alasan proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/12/13/wapres-hadiri-apel-kesiapsiagaan-tanggap-bencana-baznas_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250603165810-32-1236065/dpr-terima-surat-forum-purnawirawan-tni-soal-pemakzulan-gibran"},{"title":"Respons PDIP soal Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250604123733-32-1236348/respons-pdip-soal-purnawirawan-tni-kirim-surat-pemakzulan-gibran","summary":"Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dibawa ke Rapat Paripurna DPR sesuai dengan Pasal 7 UUD 1945. Andreas menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam Paripurna mensyaratkan kehadiran dan persetujuan dua per tiga dari total anggota DPR. Jika syarat ini terpenuhi, proses pemakzulan dapat dilakukan; jika tidak, usulan tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Andreas mengapresiasi surat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab para purnawirawan. Surat tersebut, yang ditujukan kepada Ketua MPR dan DPR, meminta agar segera diproses pemakzulan Gibran dan ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2018/07/17/04ec920a-29c0-4141-8eb9-575254554965_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250604123733-32-1236348/respons-pdip-soal-purnawirawan-tni-kirim-surat-pemakzulan-gibran"},{"title":"Legislator PDIP Sebut Surat Usulan Pemakzulan Gibran akan Dibacakan di Rapat Paripurna DPR","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1575865/12/legislator-pdip-sebut-surat-usulan-pemakzulan-gibran-akan-dibacakan-di-rapat-paripurna-dpr-1749020786","summary":"Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengumumkan bahwa surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Keputusan terkait tahapan proses pemakzulan akan diambil setelah rapat paripurna yang dihadiri oleh dua pertiga anggota dan disetujui oleh dua pertiga yang hadir. Jika proses dimulai, DPR akan bersurat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertimbangkan pelanggaran berat. Jika tidak memenuhi kuorum atau tidak disetujui, proses pemakzulan tidak akan dilanjutkan.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/04/12/1575865/legislator-pdip-sebut-surat-usulan-pemakzulan-gibran-akan-dibacakan-di-rapat-paripurna-dpr-dsi.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1575865/12/legislator-pdip-sebut-surat-usulan-pemakzulan-gibran-akan-dibacakan-di-rapat-paripurna-dpr-1749020786"},{"title":"Purnawirawan TNI Desak Gibran Dimakzulkan, Politikus PDIP Said Abdullah Sebut Pemakzulan Masih Asing","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1575831/12/purnawirawan-tni-desak-gibran-dimakzulkan-politikus-pdip-said-abdullah-sebut-pemakzulan-masih-asing-1749020786","summary":"JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkapkan bahwa DPR telah menerima surat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, namun ia menilai bahwa surat tersebut tidak bisa langsung diproses. Said mengajak semua pihak untuk mematuhi konstitusi, dan menyebut wacana pemakzulan masih asing di DPR. Ia menekankan tantangan geopolitik sebagai perhatian utama dan meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan pemerintahan ke depan.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/04/12/1575831/purnawirawan-tni-desak-gibran-dimakzulkan-politikus-pdip-said-abdullah-sebut-pemakzulan-masih-asing-ipm.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1575831/12/purnawirawan-tni-desak-gibran-dimakzulkan-politikus-pdip-said-abdullah-sebut-pemakzulan-masih-asing-1749020786"},{"title":"PDIP Apresiasi Surat Forum Purnawirawan TNI soal Usulan Pemakzulan Gibran ","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779507/pdip-apresiasi-surat-forum-purnawirawan-tni-soal-usulan-pemakzulan-gibran","summary":"Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengapresiasi surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Andreas menilai surat tersebut sebagai bentuk perhatian dari para purnawirawan terhadap bangsa dan negara. Ia menjelaskan bahwa jika usulan tersebut disetujui untuk dibahas, prosesnya akan dimulai dengan pembacaan di rapat paripurna DPR, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat ke Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah mengirim surat kepada DPR dan MPR pada 26 Mei 2024, mendesak agar proses pemakzulan Gibran dipercepat.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/04/1749045721_0a7aea5a499f5958728f.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779507/pdip-apresiasi-surat-forum-purnawirawan-tni-soal-usulan-pemakzulan-gibran"},{"title":"AHY Ogah Komentari Pemakzulan Gibran Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo ","indexedAt":"2025-06-04T20:03:41.008Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779505/ahy-ogah-komentari-pemakzulan-gibran-fokus-kawal-pemerintahan-prabowo","summary":"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menolak berkomentar mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. AHY menyatakan bahwa dirinya dan Partai Demokrat lebih fokus untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, mengingat beberapa kader Demokrat juga memiliki amanah di pemerintahan. AHY menekankan pentingnya mengawal program-program dan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada DPR RI yang berisi usulan pemakzulan Gibran, yang ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/04/1749045408_01000b98af9cdc1a244f.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779505/ahy-ogah-komentari-pemakzulan-gibran-fokus-kawal-pemerintahan-prabowo"},{"title":"Isi Surat Desakan Pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI","indexedAt":"2025-06-05T02:04:00.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250605061459-32-1236640/isi-surat-desakan-pemakzulan-gibran-oleh-forum-purnawirawan-tni","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada Ketua MPR dan DPR RI yang berisi permintaan untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut, yang ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI, menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menguraikan beberapa dasar konstitusional untuk pemakzulan, termasuk dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, konflik kepentingan terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, serta mempertanyakan pengalaman dan pendidikan Gibran. Surat tersebut juga menyoroti kasus akun media sosial \"fufufafa\" yang diduga terkait dengan Gibran dan dugaan korupsi yang melibatkan Gibran dan saudaranya, Kaesang Pangarep.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/04/26/wakil-presiden-gibran-rakabuming-1745636869068_169.png?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250605061459-32-1236640/isi-surat-desakan-pemakzulan-gibran-oleh-forum-purnawirawan-tni"},{"title":"Forum Purnawirawan TNI Surati MPR dan DPR Usul Gibran Dimakzulkan, Wamensesneg: Nggak Perlu Direspons","indexedAt":"2025-06-05T08:03:23.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1576309/12/forum-purnawirawan-tni-surati-mpr-dan-dpr-usul-gibran-dimakzulkan-wamensesneg-nggak-perlu-direspons-1749107207","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat kepada MPR dan DPR yang berisi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa surat tersebut tidak perlu direspons dan sudah lama beredar. Juri menyerahkan respons terhadap usulan tersebut kepada DPR dan MPR. Surat tersebut meminta MPR, DPR, dan DPD untuk mempertimbangkan proses pemakzulan Gibran berdasarkan hukum yang berlaku.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/05/12/1576309/forum-purnawirawan-tni-surati-mpr-dan-dpr-usul-gibran-dimakzulkan-wamensesneg-nggak-perlu-direspons-ndh.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1576309/12/forum-purnawirawan-tni-surati-mpr-dan-dpr-usul-gibran-dimakzulkan-wamensesneg-nggak-perlu-direspons-1749107207"},{"title":"Respons Bambang Pacul soal Surat Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-05T11:04:04.649Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/respons-bambang-pacul-soal-surat-pemakzulan-gibran-hcCn","summary":"Bambang Wuryanto, Wakil Ketua MPR RI, menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia menyatakan bahwa MPR akan menyaring surat tersebut dan membahasnya dalam rapat pimpinan (rapim) jika dianggap penting. Bambang menjelaskan bahwa penetapan agenda dan pelaksanaan rapat ada di tangan pimpinan MPR, yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzani. Respons MPR akan bergantung pada keabsahan lembaga pengirim surat, dengan prioritas pada lembaga tinggi negara dan kementerian. Bambang menolak berkomentar lebih lanjut mengenai isi surat pemakzulan dan menyerahkan penentuannya pada proses internal MPR.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/06/04/bambang-wuryanto_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/respons-bambang-pacul-soal-surat-pemakzulan-gibran-hcCn"},{"title":"Menakar Seberapa Serius Desakan Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-05T11:04:04.649Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1576391/12/menakar-seberapa-serius-desakan-pemakzulan-gibran-1749114382","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui surat yang dikirimkan kepada MPR, DPR, dan DPD. Surat tersebut, yang disampaikan pada 2 Juni 2025, berisi pandangan hukum mengenai pemakzulan Gibran berdasarkan UUD 1945 amandemen II Pasal 7 A, yang memungkinkan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat. Forum tersebut juga siap menjelaskan lebih lanjut jika dipanggil oleh DPR, DPD, atau MPR.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/05/12/1576391/menakar-seberapa-serius-desakan-pemakzulan-gibran-bsi.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1576391/12/menakar-seberapa-serius-desakan-pemakzulan-gibran-1749114382"},{"title":"Isi Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang Desak Pemakzulan Gibran ","indexedAt":"2025-06-05T11:04:04.649Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779733/isi-surat-forum-purnawirawan-prajurit-tni-yang-desak-pemakzulan-gibran","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat kepada MPR dan DPR yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Alasan yang dikemukakan meliputi pelanggaran hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat hukum karena melibatkan paman Gibran sebagai hakim. Mereka juga mempertanyakan kapasitas Gibran sebagai wakil presiden karena pengalaman yang minim dan dugaan keterlibatan dalam kasus akun \"fufufafa\" yang dianggap tidak bermoral. Selain itu, mereka menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Gibran dan Kaesang Pangarep, putra Joko Widodo, yang dilaporkan sejak tahun 2022. Surat tersebut ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/05/1749115088_a7b3ccf56fded84487f2.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779733/isi-surat-forum-purnawirawan-prajurit-tni-yang-desak-pemakzulan-gibran"},{"title":"Wakil Ketua MPR Tunggu Undangan Bahas Surat Pemakzulan Gibran ","indexedAt":"2025-06-05T11:04:04.649Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779731/wakil-ketua-mpr-tunggu-undangan-bahas-surat-pemakzulan-gibran","summary":"Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa ia sedang menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat tersebut telah diterima oleh Ketua MPR, namun belum ada jadwal pembahasan. Hidayat menjelaskan bahwa pembahasan di MPR kemungkinan akan dilakukan setelah DPR melakukan rapat paripurna terkait usulan pemakzulan, yang kemudian akan melalui proses di Mahkamah Konstitusi. Hidayat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua MPR mengenai rencana pemanggilan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Forum tersebut mengajukan pemakzulan Gibran dengan alasan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, konflik kepentingan, serta dugaan korupsi yang melibatkan Joko Widodo dan keluarga.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/05/1749114419_818d23212731e401cce4.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779731/wakil-ketua-mpr-tunggu-undangan-bahas-surat-pemakzulan-gibran"},{"title":"Usul Pemakzulan Gibran Dianggap Bukan Sekadar Gagasan Politik Biasa","indexedAt":"2025-06-05T14:03:39.970Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1576477/12/usul-pemakzulan-gibran-dianggap-bukan-sekadar-gagasan-politik-biasa-1749121585","summary":"Jakarta - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI sebagai ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi dan konstitusi. Ia menilai usulan tersebut bukan sekadar gagasan politik biasa, melainkan berpotensi menjadi upaya makar terselubung jika tidak didasari bukti hukum yang kuat. Pieter menegaskan kritik terhadap kekuasaan memang perlu, namun tidak semua gagasan layak diperjuangkan, terutama jika usulan pemakzulan diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, dianggap sebagai bentuk kriminal terhadap konstitusi.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/05/12/1576477/usul-pemakzulan-gibran-dianggap-bukan-sekadar-gagasan-politik-biasa-kqn.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1576477/12/usul-pemakzulan-gibran-dianggap-bukan-sekadar-gagasan-politik-biasa-1749121585"},{"title":"Ketua MPR Mengaku Belum Terima Surat Usulan Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-06T05:04:02.091Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250606095431-32-1237146/ketua-mpr-mengaku-belum-terima-surat-usulan-pemakzulan-gibran","summary":"Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena ia sedang tidak masuk kantor beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut surat tersebut sudah sampai di meja Muzani namun belum ditindaklanjuti karena DPR sedang reses hingga akhir Juni. Surat usulan pemakzulan yang ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR ini, ditandatangani oleh empat purnawirawan TNI, meminta MPR dan DPR untuk segera memproses pemakzulan Gibran berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/12/13/wapres-hadiri-apel-kesiapsiagaan-tanggap-bencana-baznas_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250606095431-32-1237146/ketua-mpr-mengaku-belum-terima-surat-usulan-pemakzulan-gibran"},{"title":"Siapa Purnawirawan TNI yang Terlibat dalam Surat Pemakzulan Gibran?","indexedAt":"2025-06-06T05:04:02.091Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250605194207-32-1237034/siapa-purnawirawan-tni-yang-terlibat-dalam-surat-pemakzulan-gibran","summary":"Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat kepada Ketua MPR dan DPR RI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Surat yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel ini, menyebutkan empat pensiunan jenderal turut menandatanganinya, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Surat tersebut berisi sejumlah argumen hukum yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Gibran, termasuk dugaan pelanggaran hukum, etika publik, konflik kepentingan, serta aspek moral dan etika. Wakil Ketua MPR dan DPR telah menerima surat tersebut dan akan mempertimbangkan tingkat urgensinya.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/12/13/wapres-hadiri-apel-kesiapsiagaan-tanggap-bencana-baznas_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250605194207-32-1237034/siapa-purnawirawan-tni-yang-terlibat-dalam-surat-pemakzulan-gibran"},{"title":"Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Sudah di Meja Ketua MPR","indexedAt":"2025-06-06T08:03:25.800Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/surat-usulan-pemakzulan-wapres-gibran-sudah-di-meja-ketua-mpr-hcGz","summary":"Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diterima oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Surat tersebut, yang juga ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, saat ini belum ditindaklanjuti karena parlemen sedang reses. Hidayat menyatakan bahwa MPR akan menunggu tindak lanjut dari DPR terlebih dahulu sebelum membahas usulan tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal TNI dan marsekal TNI, dan pengirimannya bertujuan untuk meminta pemakzulan Gibran.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2019/12/19/hidayat-nur-wahid_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/surat-usulan-pemakzulan-wapres-gibran-sudah-di-meja-ketua-mpr-hcGz"},{"title":"Jokowi soal Usulan Pemakzulan Gibran: Presiden dan Wapres Itu Sepaket","indexedAt":"2025-06-06T08:03:25.800Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250606113218-32-1237167/jokowi-soal-usulan-pemakzulan-gibran-presiden-dan-wapres-itu-sepaket","summary":"Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menekankan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dalam satu paket, berbeda dengan sistem di Filipina yang memilih keduanya secara terpisah. Ia juga menyebutkan bahwa upaya pemakzulan merupakan dinamika demokrasi yang biasa, serta menegaskan bahwa terdapat mekanisme ketatanegaraan dengan syarat ketat untuk memakzulkan kepala negara, seperti adanya tindakan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirimkan surat usulan pemakzulan Gibran ke MPR-DPR RI, yang telah diterima oleh DPR.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/04/30/jokowi-laporkan-tuduhan-ijazah-palsu-ke-polda-metro-jaya-1745998344588_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250606113218-32-1237167/jokowi-soal-usulan-pemakzulan-gibran-presiden-dan-wapres-itu-sepaket"},{"title":"Ketua MPR Belum Melihat Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usulkan Pemakzulan Gibran","indexedAt":"2025-06-06T08:03:25.800Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1576767/12/ketua-mpr-belum-melihat-surat-forum-purnawirawan-prajurit-tni-usulkan-pemakzulan-gibran-1749186400","summary":"Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum melihat surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Muzani menyatakan dirinya belum masuk kantor karena sedang mempersiapkan perayaan Iduladha 2025. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan pemakzulan Gibran dan telah mengirimkan surat ke MPR, DPR, dan DPD pada 2 Juni 2025, berisi pandangan hukum terkait usulan tersebut.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/06/12/1576767/ketua-mpr-belum-melihat-surat-forum-purnawirawan-prajurit-tni-usulkan-pemakzulan-gibran-pay.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1576767/12/ketua-mpr-belum-melihat-surat-forum-purnawirawan-prajurit-tni-usulkan-pemakzulan-gibran-1749186400"},{"title":"Isu Pemakzulan Wapres Gibran Makin Santer, Jokowi: Diikuti Saja, Proses Sesuai Sistem Ketatanegaraan","indexedAt":"2025-06-06T08:03:25.800Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1576797/12/isu-pemakzulan-wapres-gibran-makin-santer-jokowi-diikuti-saja-proses-sesuai-sistem-ketatanegaraan-1749190016","summary":"SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, menyebutnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Jokowi menyatakan bahwa proses tersebut harus mengikuti sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan bahwa dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, para kandidat maju sebagai pasangan satu paket. Jokowi mencontohkan syarat pemakzulan termasuk korupsi atau perbuatan tercela.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/06/12/1576797/isu-pemakzulan-wapres-gibran-makin-santer-jokowi-diikuti-saja-proses-sesuai-sistem-ketatanegaraan-frl.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1576797/12/isu-pemakzulan-wapres-gibran-makin-santer-jokowi-diikuti-saja-proses-sesuai-sistem-ketatanegaraan-1749190016"}]

play_circle