Respons Pascabencana Sumatera: Apa Saja Tantangan Terbesar Pemerintah?

Pemerintah Indonesia, dipimpin Presiden Prabowo Subianto, mengintensifkan respons darurat pascabencana di Sumatera yang telah menelan 1.006 korban jiwa 412. Fokus utama adalah membuka akses logistik ke daerah terisolasi, memulihkan infrastruktur vital seperti listrik dan telekomunikasi, serta menyalurkan bantuan 279. Berbagai kementerian dan lembaga, didukung elemen masyarakat, bekerja melalui klaster nasional untuk mempercepat penanganan, sementara tantangan seperti data korban yang dinamis, kerusakan masif, dan kebutuhan hunian mendesak terus dihadapi 3812.

Kondisi Terkini: Korban Jiwa dan Kerusakan Infrastruktur

Bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah mengakibatkan dampak yang masif. Hingga Sabtu, 13 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.006 jiwa, dengan 217 orang masih dinyatakan hilang 416.

Angka korban jiwa ini bersifat dinamis. BNPB menjelaskan adanya proses identifikasi ulang yang menyebabkan beberapa jenazah yang telah dimakamkan sebelum bencana dikeluarkan dari data korban 3. Fenomena ini terjadi karena longsor dan banjir bandang turut merusak area pemakaman 3.

Kerusakan infrastruktur tercatat sangat parah, melumpuhkan aktivitas di 52 kota/kabupaten 2. Sejumlah wilayah, terutama di Aceh Tengah, masih terisolir karena akses darat yang terputus total 14.

Berikut adalah rincian kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum yang tercatat:

Proyeksi anggaran untuk pemulihan seluruh infrastruktur yang rusak ini diperkirakan mencapai Rp 50-51 triliun 2.

Respons Pemerintah: Dari Logistik Hingga Pemulihan Energi

Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dengan membentuk klaster nasional berbasis pentaheliks untuk mengoordinasikan penanganan darurat 4. Sejumlah menteri turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan respons berjalan efektif.

Prioritas Utama: Akses Logistik dan Kebutuhan Dasar

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menegaskan bahwa prioritas utama pada tahap tanggap darurat adalah membuka akses logistik 2. Tujuannya adalah untuk segera menyalurkan bantuan pokok, medis, dan mengevakuasi korban di wilayah terisolasi 2.

Di Aceh, Menko Polkam Djamari Chaniago mengunjungi posko pengungsian dan menyerahkan bantuan berupa mobil penjernih air, bahan pangan, hingga alat ibadah 1. Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa stok kebutuhan dasar seperti pangan dan obat-obatan di wilayah terdampak secara umum tercukupi 13.

Pemulihan Infrastruktur Kritis: Listrik dan Telekomunikasi

Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung upaya pemulihan infrastruktur energi 7. Upaya pemulihan kelistrikan terus dikebut, meskipun terkendala longsor susulan dan akses yang sulit 7.

• Sumatera Utara: 99,8% pelanggan listrik telah pulih 9.
• Sumatera Barat: 100% pulih sejak 5 Desember 2025 9.
• Aceh: Progres pemulihan transmisi mencapai 85% dan menjadi fokus utama 915.

Di sektor telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya mengaktifkan kembali Base Transceiver Station (BTS) dengan solusi alternatif seperti genset, sambil menunggu pasokan listrik PLN pulih sepenuhnya 9. Per 13 Desember, 97,8% menara BTS di Sumut telah kembali beroperasi 16.

Strategi Distribusi Energi ke Wilayah Terisolir

Kementerian ESDM dan Pertamina menerapkan strategi distribusi multimoda (darat, laut, udara) untuk memastikan pasokan BBM dan LPG menjangkau area terisolasi 19.

Contoh Implementasi di Lapangan:

• Gayo Lues, Aceh: Pasokan BBM didistribusikan menggunakan drum dan IBC melalui jalur baru dari sisi barat 19.
• Sibolga & Tapanuli Tengah: Pasokan LPG dikirim melalui jalur laut dari Sumatera Barat dan jalur darat memutar karena akses utama terputus 19.

Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Korban Terdampak

Selain respons pemerintah, berbagai elemen masyarakat turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan sejumlah kebijakan jaminan sosial untuk meringankan beban korban 618:

1. Iuran BPJS Kesehatan akan digratiskan.
2. Biaya penerbitan sertifikat tanah oleh BPN akan digratiskan.

Tantangan di Lapangan dan Proyeksi ke Depan

Meskipun respons terus berjalan, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah insiden keracunan makanan yang menimpa 11 pengungsi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, yang menyoroti kerentanan di posko pengungsian 5.

Di sektor pendidikan, Kemendikdasmen merencanakan pembangunan sekolah yang rusak akan dimulai pada Februari 2026 11. Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak agar sekolah darurat segera didirikan dan pemerintah menyusun Kurikulum Darurat Bencana yang fleksibel dan fokus pada pemulihan psikososial siswa 11.

Dari sisi legislatif, muncul desakan agar pemerintah:

• Mempermudah izin penggalangan dana untuk mempercepat solidaritas warga tanpa hambatan birokrasi 21.
• Serius menertibkan tata ruang dan menindak tegas perusahaan penebang liar untuk mencegah bencana berulang 20.

Proses pemulihan dipastikan akan menjadi perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dan pengawasan ketat, terutama dalam rehabilitasi kawasan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat secara lebih tangguh 220.