Korban Bencana Sumatra Tembus 1.000 Jiwa: Apa Saja Prioritas Pemulihan?

Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bersinergi mempercepat pemulihan pascabencana dahsyat di Sumatra, di tengah jumlah korban jiwa yang melampaui 1.000 orang 1721. Prioritas utama mencakup perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan dan listrik 710, pembukaan jalur logistik darat, laut, dan udara untuk distribusi bantuan 923, serta penyiapan relokasi bagi warga terdampak 3. Upaya ini didukung oleh BUMN, swasta, hingga partai politik, menunjukkan mobilisasi nasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini.

Skala Bencana dan Respons Pemerintah

Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan longsor masif di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Sabtu (13/12/2025), data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia telah mencapai 1.006 jiwa, dengan 217 orang masih dinyatakan hilang 1721.

Presiden Prabowo Subianto, setelah meninjau langsung lokasi bencana, menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan satu pun warga terdampak 15. Ia memastikan kebutuhan pengungsi akan dipenuhi dan memerintahkan percepatan pemulihan, termasuk target pemulihan 100% aliran listrik dalam sepekan 10.

"Kita akan bantu semua. Saudara-saudara adalah bagian dari bangsa kita. Kita tidak akan tinggalkan saudara-saudara," tegas Presiden Prabowo di Langkat, Sumatera Utara 15.

Akselerasi Perbaikan Infrastruktur Kritis

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memulihkan konektivitas dan layanan dasar. Perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan dikebut untuk membuka akses ke daerah-daerah yang terisolasi.

BNPB melaporkan kemajuan signifikan dalam pembangunan jembatan darurat (bailey) dan perbaikan jalan nasional di tiga provinsi terdampak 7.

Selain konektivitas darat, pemerintah juga memberikan relaksasi aturan pembelian BBM bersubsidi tanpa QR Code di daerah bencana hingga 22 Desember 2025 untuk memudahkan akses energi 6.

Mobilisasi Logistik Lintas Sektor

Dengan terbatasnya akses darat, jalur laut dan udara menjadi tulang punggung distribusi bantuan. Berbagai pihak turun tangan untuk memastikan logistik sampai ke tangan yang membutuhkan.

• Jalur Laut: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengerahkan dua kapal, KMP Jatra I dan KMP Jatra II, untuk mengangkut bantuan logistik dan alat berat ke Aceh, Sumbar, dan Sumut 919.
• Jalur Udara: Pertamina menggunakan pesawat Air Tractor untuk mengirim BBM ke wilayah terisolasi seperti Bener Meriah 23. Sementara itu, Pelita Air bekerja sama dengan JNE menyediakan layanan kargo gratis untuk bantuan kemanusiaan 8.
• Konektivitas Digital: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengirimkan perangkat internet satelit Starlink untuk memastikan akses komunikasi bagi warga dan relawan di lokasi bencana 4.

Pemulihan Layanan Publik dan Kebutuhan Dasar

Upaya pemulihan juga menyasar layanan publik esensial, terutama kesehatan dan pangan.

Di sisi ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tiga provinsi terdampak lebih dari cukup, bahkan mencapai tiga kali lipat dari kebutuhan normal 25. Bantuan sembako juga terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk Holding BUMN Danareksa yang menyalurkan lima ton beras dan ribuan paket sembako 5.

Rencana Jangka Panjang: Rehabilitasi dan Relokasi

Pemerintah telah memulai penyusunan rencana rehabilitasi pascabencana secara paralel dengan masa tanggap darurat 318. Langkah ini mencakup pendataan rumah warga yang rusak di 52 kabupaten/kota.

Bagi warga yang rumahnya hilang atau berada di lokasi rawan, pemerintah telah menyiapkan titik-titik relokasi 3. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah menginventarisasi tanah negara untuk dialokasikan sebagai hunian baru bagi korban yang bersedia direlokasi 18.

Sinergi Kemanusiaan dan Pelestarian Budaya

Bencana ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai kalangan. Bantuan kemanusiaan datang dari lembaga negara seperti MPR RI 1424, politisi seperti Andre Rosiade 20, BUMN seperti PT PPI 12, hingga perusahaan swasta.

Di tengah upaya penyelamatan manusia, pelestarian warisan budaya juga menjadi perhatian. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) melakukan penanganan darurat terhadap situs cagar budaya yang terendam banjir dan lumpur, seperti masjid kuno dan kompleks makam bersejarah di Aceh 11.