Bencana Sumatra: Apa Saja Kendala dan Solusi Pemulihan?

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan bencana di Sumatra, memastikan kondisi pengungsi terkendali di tengah berbagai kendala. Bantuan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil mengalir deras, namun tantangan besar masih menghadang, terutama dalam pemulihan listrik, perbaikan infrastruktur, dan penanganan dampak ekonomi jangka panjang melalui kebijakan khusus seperti restrukturisasi KUR.

Respons Cepat Pemerintah di Tengah Krisis

Menghadapi bencana banjir dan longsor berskala masif di Sumatra, pemerintah merespons dengan cepat di bawah komando langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan langsung ke berbagai titik bencana di Aceh dan Sumatera Utara menjadi agenda prioritas untuk memastikan penanganan berjalan efektif 22027.

Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) di Medan untuk mengoordinasikan seluruh upaya, mulai dari penanganan pengungsi hingga persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 530. Dalam setiap kunjungannya, ia berdialog dengan pengungsi, memeluk anak-anak, dan memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan mereka 2134.

"Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri," tegas Prabowo di hadapan para pengungsi di Langkat 2134.

Kunjungan ini didampingi oleh jajaran menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, dan menteri terkait, menunjukkan keseriusan dan pengerahan sumber daya penuh dari pemerintah pusat 3034.

Kolaborasi Lintas Sektor: Arus Bantuan Kemanusiaan

Penanganan bencana Sumatra menjadi panggung kolaborasi masif dari berbagai elemen bangsa. Bantuan kemanusiaan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta, BUMN, organisasi masyarakat, hingga individu, mencerminkan semangat gotong royong 1.

Berbagai pihak bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik dan tenaga.

Tantangan Pemulihan: Infrastruktur Kritis dan Logistik

Meskipun respons cepat dilakukan, proses pemulihan menghadapi tantangan berat di lapangan. Salah satu kendala utama adalah pemulihan jaringan listrik yang terhambat oleh kondisi geografis dan akses yang sulit 912.

Presiden Prabowo mengakui bahwa pemulihan listrik tidak bisa instan karena beratnya material menara dan kabel yang sulit diangkut ke lokasi yang masih terendam banjir 912.

Selain listrik, kerusakan infrastruktur fisik menjadi tantangan signifikan.

• Jembatan: Pengerjaan jembatan bailey terus dikebut untuk membuka akses logistik, seperti Jembatan Teupin Reudeup di Bireuen yang progresnya mencapai 77% 14.
• Jalan & Tanggul: Akses jalan menuju Takengon dan Bener Meriah terus diupayakan untuk dibuka 6. Perbaikan tanggul yang rusak di Langkat juga menjadi prioritas untuk menjamin pasokan air bersih 2839.
• Kayu Gelondongan: Tumpukan jutaan batang kayu gelondongan menjadi masalah kompleks. Mujadalah Kiai Kampung (MKK) mengusulkan mekanisme lelang terbatas kepada swasta untuk mempercepat pembersihan, karena jika ditangani pemerintah sendiri akan memakan biaya dan waktu yang sangat besar 10.

Data dari Kabupaten Agam saja menunjukkan skala kerusakan yang masif:

Dampak Sosial-Ekonomi dan Kebijakan Jangka Panjang

Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang mendalam. Hingga 12 Desember 2025, data BNPB mencatat 343 jiwa meninggal dunia dan 53.523 warga mengungsi di Sumatera Utara saja 26. Kebutuhan mendesak seperti hunian sementara mencapai 525 unit di Kabupaten Agam 7.

Untuk meringankan beban ekonomi, pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus.

Pemerintah juga memastikan layanan dasar lainnya tetap berjalan. Ditjen Dukcapil Kemendagri mengerahkan tim untuk memberikan layanan administrasi kependudukan keliling dan menyediakan perangkat Starlink untuk memulihkan konektivitas internet di dinas dukcapil daerah terdampak 18.

Perspektif Kemanusiaan: Perlindungan Anak dan Peran Aktor Lokal

Di tengah respons darurat, muncul perspektif penting mengenai pendekatan kemanusiaan yang lebih berkelanjutan. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari dampak fisik dan trauma psikologis 4.

Lembaga seperti Save the Children menyoroti bahwa sistem kemanusiaan global sedang tertekan akibat krisis pendanaan, dengan seruan PBB mengalami kekurangan dana lebih dari 50% 4. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya melokalkan respons kemanusiaan.

Pengalaman dari bencana besar seperti tsunami 2004 menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal sangat krusial. Masyarakat setempat paling memahami kebutuhan mereka, sehingga asesmen dan pengambilan keputusan harus dipimpin oleh aktor lokal yang menguasai konteks sosial dan budaya 4.

Organisasi internasional didorong untuk mengubah pendekatan, dari mengambil alih peran menjadi memperkuat kapasitas mitra lokal melalui pelatihan, pendanaan langsung, dan advokasi. Investasi awal yang berkelanjutan pada kapasitas lokal terbukti jauh lebih efektif daripada intervensi jangka pendek 4.