Mengapa Upaya Triliunan Rupiah Pemerintah Seolah Tak Terlihat di Tengah Bencana Sumatera?

Bencana dahsyat di Sumatera, yang dipicu siklon tropis 2 dan diperparah oleh deforestasi masif 1220, memicu respons besar-besaran dari pemerintah dengan pengerahan TNI/Polri 5 serta alokasi anggaran triliunan rupiah 22. Namun, respons ini menghadapi tantangan narasi di ruang publik, di mana kritik atas kelambanan, pejabat absen seperti Bupati Aceh Selatan 113, dan viralnya donasi sipil 26 menciptakan persepsi 'negara tidak hadir'. Analisis ini menyoroti kesenjangan antara skala kerja birokrasi dan kecepatan komunikasi visual di era media sosial, sekaligus menelisik akuntabilitas korporasi yang kini dalam penyelidikan 19.

Skala Bencana: Ketika Alam dan Kelalaian Manusia Bertemu

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar fenomena alam biasa. Pemicu utamanya adalah siklon tropis luar biasa yang membawa curah hujan ekstrem, mencapai 400 mm hanya dalam 1-3 hari, jauh melampaui kapasitas resapan tanah mana pun 2.

Namun, dampak destruktif ini diperparah secara signifikan oleh faktor manusia. Data menunjukkan adanya deforestasi masif selama bertahun-tahun, yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan, perkebunan sawit, dan pembalakan liar 1220.

Kombinasi kekuatan alam yang dahsyat dan ekosistem yang rapuh ini menghasilkan tragedi kemanusiaan berskala masif.

Respons Negara: Mobilisasi Masif di Balik Layar

Pemerintah pusat menegaskan kehadirannya melalui respons cepat dan terkoordinasi lintas sektor 5. Di bawah komando Menko Polkam, kolaborasi solid antara TNI, Polri, dan BIN menjadi tulang punggung operasi darurat di lapangan.

Skala pengerahan sumber daya negara sangat besar, mencakup puluhan ribu personel, armada udara dan laut, serta alokasi anggaran darurat yang signifikan.

Di sisi finansial, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan suntikan dana besar untuk pemulihan, jauh melampaui anggaran darurat yang ada.

• Anggaran Kebutuhan Total: Diperkirakan mencapai Rp 51,82 triliun untuk tiga provinsi 22.
• Bantuan Awal: Setiap kabupaten/kota terdampak akan menerima Rp 4 miliar 22.
• Infrastruktur Sumbar: Kementerian PU mengusulkan Rp 13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 10.

Upaya pemulihan layanan vital juga menjadi prioritas, seperti yang dilakukan Pertamina untuk mengoperasikan kembali SPBU dan menjamin pasokan BBM serta LPG, bahkan ke daerah terisolir dengan pengawalan TNI 3924.

Paradoks Komunikasi: Mengapa Negara Dianggap Absen?

Di tengah upaya masif tersebut, muncul sebuah paradoks. Narasi di media sosial dan sebagian persepsi publik justru cenderung melihat negara lamban atau bahkan absen 611. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor kunci.

1. Kecepatan Donasi Sipil vs. Birokrasi Pemerintah

Gerakan donasi yang digalang influencer seperti Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan Rp 10,3 miliar dalam tiga hari dari puluhan ribu donatur 26. Kecepatan, transparansi visual, dan narasi personal yang menyentuh hati ini sangat ramah algoritma media sosial.

Sebaliknya, bantuan pemerintah yang nilainya triliunan rupiah bekerja dalam logika birokrasi yang kompleks dan seringkali tidak tersampaikan secara efektif ke layar gawai publik 26.

"Kita tidak mau negara yang sudah hadir sejak awal, TNI AU sejak hari pertama sudah 4-5 pesawat, tapi seakan-akan tidak ada. Kalah viral sama yang baru datang, bikin satu posko, terus bilang pemerintah tidak ada," ujar Anggota DPR Endipat Wijaya 11.

2. Krisis Kepemimpinan Lokal

Kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana menjadi simbol kegagalan kepemimpinan 1. Tindakan ini menuai kritik keras dari Presiden Prabowo 1, Ketua DPR Puan Maharani 13, dan memicu usulan pemberhentian sementara dari Partai Gerindra 13.

Insiden ini merusak kepercayaan publik dan memperkuat narasi bahwa pejabat tidak memiliki empati, terlepas dari kerja keras ribuan aparat di lapangan 15.

Kesenjangan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah, yang didesak untuk lebih proaktif dan masif dalam mengkomunikasikan kinerjanya kepada publik 6.

Krisis Akuntabilitas: Korporasi dan Lingkungan

Bencana ini mengarahkan sorotan tajam pada akuntabilitas korporasi. Menteri dan aparat penegak hukum mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan turut memperparah bencana 1220.

Langkah-langkah penegakan hukum pun mulai diambil:

1. Penyegelan Perusahaan: Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel empat perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana, termasuk PTPN 3 dan PLTA Batang Toru 19.
2. Penyelidikan Kayu Gelondongan: Bareskrim Polri tengah mendalami asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir, dengan temuan adanya bekas gergaji pada beberapa kayu 27. Sampel kayu telah diambil dan satu perusahaan akan segera diperiksa 27.

Proyeksi ke Depan: Ancaman Baru di Fase Pemulihan

Fase tanggap darurat masih berlangsung dengan bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik domestik seperti ILUNI UI 25 dan partai politik 18, maupun internasional dari Malaysia, China, hingga Liga Muslim Dunia 17.

Namun, tantangan baru telah menanti di fase pemulihan.

• Identifikasi Korban: Tim DVI Polri masih bekerja keras mengidentifikasi jenazah yang belum dikenali, seperti enam jenazah di RSUD Lubuk Basung, Agam 7.
• Pemulihan Infrastruktur: Kebutuhan dana puluhan triliun rupiah menjadi tantangan untuk membangun kembali infrastruktur vital 1022.

Pada akhirnya, bencana Sumatera menjadi ujian berat bagi tata kelola pemerintahan, kapasitas komunikasi krisis di era digital, dan komitmen jangka panjang untuk memulihkan ekosistem serta menegakkan hukum lingkungan secara adil.