Mengapa Penanganan Bencana Sumatera Menjadi Ujian Terberat Sinergi Nasional?

Bencana dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu respons multi-sektoral berskala masif. Analisis ini mengupas kompleksitas operasi di lapangan—mulai dari pengerahan puluhan ribu prajurit TNI, perjuangan PLN memulihkan listrik di tengah infrastruktur yang lumpuh, hingga peran krusial sektor swasta dan solidaritas publik. Di saat yang sama, krisis ini membuka diskursus penting mengenai akuntabilitas kepemimpinan, evaluasi kebijakan lingkungan, dan wacana reformasi kelembagaan penanggulangan bencana nasional.

Skala Bencana: Potret Krisis Kemanusiaan di Tiga Provinsi

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menciptakan krisis kemanusiaan berskala besar. Data terbaru menunjukkan dampak yang luar biasa, tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada korban jiwa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan data korban yang terus diperbarui. Hingga Selasa (9/12/2025), jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 964 jiwa, dengan 264 orang lainnya masih dinyatakan hilang 2. Jumlah pengungsi, meskipun menunjukkan tren penurunan, masih berada di angka 894.101 jiwa 24.

Kerusakan tidak hanya menimpa pemukiman, tetapi juga melumpuhkan berbagai sektor vital, mulai dari pertanian, pendidikan, hingga infrastruktur energi dan transportasi.

Respons Negara: Pengerahan Kekuatan Penuh di Medan Sulit

Pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani dampak bencana. Operasi tanggap darurat ini melibatkan sinergi antara militer, BUMN, dan kementerian terkait dalam menghadapi medan yang sangat menantang.

TNI sebagai Garda Terdepan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi tulang punggung dalam operasi kemanusiaan, mengerahkan lebih dari 33.808 prajurit dari tiga matra 4. Upaya mereka tidak hanya terfokus pada evakuasi, tetapi juga pada pemulihan akses.

• Pembangunan Jembatan Darurat: TNI AD membangun tujuh jembatan bailey di tiga provinsi untuk menghubungkan wilayah yang terisolasi 8.
• Distribusi Logistik Ekstrem: Di Aceh Tengah dan Pasaman, prajurit terpaksa berjalan kaki hingga 15 km menembus medan berat untuk menyalurkan bantuan ke desa-desa terpencil 6.
• Pengerahan Batalyon Khusus: Batalyon Teritorial Pembangunan yang baru diresmikan turut dikerahkan untuk membantu penanganan bencana 4.

Perjuangan PLN Memulihkan Listrik Aceh

Sistem kelistrikan di Aceh mengalami kerusakan masif, menyebabkan pemadaman bergilir di Banda Aceh akibat defisit pasokan 40-42 MW 1. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun, di mana enam tower transmisi roboh tersapu banjir 113.

"Proses pemulihan terhambat oleh kesulitan di lapangan, putusnya akses, dan kerusakan masif pada sistem kelistrikan Aceh. Material tower seberat 35 ton terpaksa diangkut satu per satu menggunakan helikopter." 113

Upaya sinkronisasi dari Pembangkit Arun menuju Banda Aceh mengalami kendala teknis saat mencapai Sigli, yang memaksa penyaluran dihentikan sementara 113.

Alokasi Anggaran dan Logistik Energi

Di tengah kekhawatiran publik, pemerintah memastikan ketersediaan dana untuk rehabilitasi pascabencana.

Di sisi lain, Pertamina bekerja keras menjaga pasokan energi. BBM dan LPG didistribusikan melalui jalur laut menggunakan kapal tanker 15 dan jalur udara menggunakan pesawat TNI ke wilayah terisolasi seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah 2425.

Problem Turunan: Dari Isolasi Wilayah hingga Krisis Ekonomi Lokal

Bencana ini memicu serangkaian masalah turunan yang semakin memperberat beban masyarakat terdampak. Isolasi wilayah akibat infrastruktur yang rusak menjadi salah satu tantangan terbesar.

Jerat Isolasi dan Kenaikan Harga

Di Desa Alur Mentawak, Aceh Tamiang, akses yang tertimbun material longsor menyebabkan harga bahan pokok melambung tinggi 10.

"Harga BBM dijual Rp 40.000 per liter, telur Rp 100.000 per papan, dan cabai mencapai Rp 250.000 per kilogram," ungkap seorang warga, Syahfitri 10.

Menteri Sosial dan Gubernur Aceh telah memperingatkan agar tidak ada pihak yang menaikkan harga di tengah situasi duka dan berjanji akan menindak tegas para pelanggar 10.

Sektor Pendidikan dan Pertanian Lumpuh

Dampak bencana juga merambah ke sektor vital lainnya.

Sinergi Lintas Sektor: Peran Swasta dan Solidaritas Publik

Penanganan bencana tidak hanya bergantung pada negara. Sektor swasta dan masyarakat sipil menunjukkan solidaritas yang kuat untuk membantu meringankan beban korban.

• Pemulihan Konektivitas: PT KAI berhasil menormalkan kembali layanan kereta api di Sumut dan Sumbar 5. Indosat Ooredoo Hutchison (Lintasarta) mengerahkan 6 unit Starlink untuk menyediakan konektivitas internet gratis di titik-titik prioritas 12.
• Bantuan Kemanusiaan Korporat: Berbagai perusahaan menyalurkan bantuan, termasuk KB Bank (lebih dari Rp140 juta) 16, BRI Life (membangun posko dan menyalurkan logistik) 18, dan PIS (mengangkut bantuan bersama BBM) 15.
• Tokoh Publik dan Influencer: Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengunjungi pengungsi di Aceh Tamiang 19.

Refleksi dan Wacana Kebijakan: Mencari Solusi Jangka Panjang

Skala bencana yang masif ini memicu refleksi mendalam dan mendorong lahirnya berbagai wacana kebijakan untuk perbaikan di masa depan.

Evaluasi Lingkungan dan Korporasi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional dan melakukan audit terhadap tiga perusahaan besar di sekitar DAS Batang Toru 11. Total delapan perusahaan dipanggil dan empat di antaranya telah disegel karena diduga berkontribusi pada peningkatan risiko banjir dan longsor 1126.

Kepemimpinan dalam Krisis

Krisis ini menjadi ajang ujian kepemimpinan bagi para kepala daerah. Terdapat dua contoh yang kontras:

1. Sanksi Tegas: Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, diberhentikan sementara selama tiga bulan oleh Mendagri karena pergi umrah di tengah bencana. Tito Karnavian menegaskan bahwa melayani rakyat adalah ibadah yang lebih utama 9.
2. Prioritas Kemanusiaan: Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, membatalkan keberangkatannya ke Istanbul, Turki, karena merasa tidak etis meninggalkan daerahnya yang masih dalam masa tanggap darurat 17.

Gagasan Reformasi Penanggulangan Bencana

Bencana ini mendorong munculnya usulan reformasi struktural dalam penanganan bencana nasional.

Diskursus ini menandakan adanya kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, proaktif, dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.