Pengawasan Makan Bergizi Gratis perlu desentralisasi dan kontrol bersama

news.okezone.com

image cover

Krisis berulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyoroti kebutuhan pengawasan yang lebih efektif. Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai pola top-down perlu diubah dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) secara aktif. Desentralisasi kewenangan dan mekanisme checks and balances dari pemerintah pusat dianggap krusial untuk mencegah potensi penyelewengan, korupsi, atau inefisiensi di lapangan. Beberapa daerah, seperti Surakarta, telah memulai inisiatif pengawasan langsung.