DJP perkuat sinergi, wajibkan cek pajak sebelum izin tambang disetujui
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan multi-door, berkolaborasi dengan kementerian/lembaga seperti Kementerian ESDM. DJP meminta agar kewajiban perpajakan perusahaan tambang diperiksa sebelum rencana kerja anggaran biaya (RKAB) disetujui atau izin diperpanjang. Langkah ini bertujuan menutup celah di mana perusahaan mengantongi izin tanpa menunaikan kewajiban pajaknya.
Berita Terbaru

Indonesia Pimpin Adopsi AI di Asia Tenggara, Pendapatan Aplikasi Melonjak 127%

Andrew Robertson: Kontrak Habis, Masa Depan di Liverpool Masih Menggantung

Kemensos Siapkan Makan Gratis untuk 100.000 Lansia dan Disabilitas

Serangan AS di Karibia Tewaskan 76 Sipil, Trump Susun Pembelaan Hukum

Ummi Quary Nikmati "Gacor Era" Usai Putus Cinta, Berat Badan Naik & Karier Moncer

Inalum Gelar TIS 2025: Perkuat Daya Saing Smelter Hijau Berkelanjutan

Google Berubah Pikiran: Sideloading Aplikasi Android Tetap Bisa

Shearer: Sunderland Ujian Terberat Arsenal di Liga Inggris

Polri Tegaskan Netral, Siap Berbenah Demi Pelayanan Publik

Pemerintahan Baru Suriah Dukung AS Perangi Proksi Iran
