Pemerintah didesak jelaskan nomenklatur IKN sebagai ibu kota politik
Pemerintah didesak untuk menjelaskan nomenklatur baru dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik. Desakan ini datang dari Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N Suparman, yang menilai pentingnya klarifikasi maksud pemerintah. Jika ibu kota politik hanya berarti pusat pemerintahan, maka label baru ini dianggap tidak perlu karena sama dengan tujuan awal IKN.
Masih Seputar nasional
Brimob aniaya dan todong senjata satu keluarga di Maluku
Prabowo: KTT Palestina juga soal kredibilitas PBB
Korlantas Polri gandeng pakar atur rotator-sirene, bekukan patwal
Kapolri: Reformasi Polri Akan Evaluasi Kultural hingga Instrumental
KSP: Kenaikan Gaji ASN 2025 Belum Pasti Meski Ada Perpres
Program MBG: 4.711 orang alami Kejadian Luar Biasa
LPS ingatkan bank soal kehati-hatian kredit pasca suntikan Rp 200 T
Prabowo tegaskan pengakuan Palestina di KTT PBB, desak tindakan segera
Prabowo Tegas di Sidang PBB, Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Prabowo: Solusi Dua Negara Jalan Damai Palestina, Indonesia Siap Akui Israel
