Pemerintah hapus tantiem, pangkas komisaris BUMN
Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengumumkan rencana reformasi tata kelola BUMN. Perubahan signifikan meliputi penghapusan tantiem atau insentif kinerja, serta pemangkasan jumlah komisaris. Langkah ini, yang juga mencakup rasionalisasi pendapatan direksi dan komisaris, bertujuan menjadikan BUMN lebih ramping, efisien, dan bebas dari masalah kronis seperti korupsi. Presiden Prabowo Subianto telah mengajukan revisi UU BUMN ke DPR untuk mendukung upaya ini.
Masih Seputar ekonomi
Pemerintah terus bangun pabrik bioetanol di Merauke, ditolak masyarakat adat
Prabowo Kirim Surpres ke DPR untuk Revisi UU BUMN
Menkeu Purbaya setujui tambahan bansos Rp16,23 T, termasuk beras dan minyak goreng
IHSG Menguat 0,52% di Sesi Pertama, Didorong Sentimen Positif
Menkeu Purbaya tanggapi target Prabowo APBN nol defisit
Mensesneg Jelaskan Revisi UU BUMN atas nama Prabowo di DPR
IEU-CEPA ditandatangani, ekspor Uni Eropa ke Indonesia diprediksi melonjak 30%
Apindo: Ekspor tekstil & alas kaki melonjak 50% berkat IEU-CEPA
Menteri PKP: Program Rumah Subsidi Serap 1,75 Juta Tenaga Kerja
Menkeu Purbaya akan tentukan *tarif cukai rokok 2026*, prioritaskan *kelangsungan industri*
