DPR pertanyakan status IKN, Komisi II panggil Kemendagri
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi mengenai status Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Mendagri Tito Karnavian diharapkan menjelaskan substansi dasar hukum, termasuk apakah Undang-Undang IKN perlu direvisi. Langkah ini bertujuan memastikan kejelasan arah kebijakan dan tahapan perpindahan pusat pemerintahan, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN.
Berita Terbaru
Vince Gilligan Kembali dengan Pluribus, Kisah Dunia Bahagia yang Hancur
Kobbie Mainoo Hadapi Dilema, Tinggalkan MU Demi Menit Bermain?
IPM Terbaru BPS: DKI, Kepri, DIY Masuk Kategori Sangat Tinggi
Hadapi Biaya Hidup, Ibu Tunggal di China Pilih Berbagi Rumah: Saling Jaga
Peringatan 200 Tahun Perang Jawa: Film AI Diponegoro Hero Tayang Perdana Gratis
Danau Toba DPSP: Pemerintah Siapkan Strategi Penguatan hingga 2026
ICC Tinggalkan Microsoft Office, Pilih Software Eropa di Tengah Ketegangan Teknologi AS
UGM Pesta Gol 10-0, Ahid Mubarak Hattrick di Campus League Futsal Yogyakarta
Pemilik Biro Travel Boyolali Diduga Gelapkan Dana, Ratusan Wisatawan Tak Dibayar Makan
Wali Kota Uruapan Tewas Ditembak, Pelaku Remaja 17 Tahun
