2025/09/19/nasional/

DPC Gerindra Pati usulkan pemecatan Bupati Sudewo

3 hari yang lalu

news.republika.co.id

image cover

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati akan mengusulkan pemecatan keanggotaan Bupati Pati Sudewo dari partai. Keputusan ini diambil menyusul desakan masyarakat Pati dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD. Sebelumnya, Sudewo telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api, di mana KPK menyita uang Rp3 miliar miliknya.

PolitikKPKPartai GerindraSudewoUnjuk rasaDPC Gerindra PatiDugaan suap

Masih Seputar nasional

Pemerintah siapkan Komite Reformasi Polri, Mahfud MD diundang

Pemerintah siapkan Komite Reformasi Polri, Mahfud MD diundang

Ahli Kepabeanan 
Akui Tak Pahami Aturan Impor Gula di Sidang Korupsi Kemendag

Ahli Kepabeanan Akui Tak Pahami Aturan Impor Gula di Sidang Korupsi Kemendag

KPK Tegaskan Penyidikan Korupsi Kuota Haji Fokus pada Individu, Bukan Institusi atau Ormas

KPK Tegaskan Penyidikan Korupsi Kuota Haji Fokus pada Individu, Bukan Institusi atau Ormas

Komisi Kejaksaan Khawatir Ada Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perampasan Aset

Komisi Kejaksaan Khawatir Ada Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perampasan Aset

Istana ingatkan pejabat usai protes "Stop Tot Tot Wuk Wuk" ramai di medsos

Istana ingatkan pejabat usai protes "Stop Tot Tot Wuk Wuk" ramai di medsos

RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Diakselerasi Hadapi Tantangan Kompleks

RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Diakselerasi Hadapi Tantangan Kompleks

Menkeu kritik Satgas BLBI, ancam bubarkan karena hasil minim

Menkeu kritik Satgas BLBI, ancam bubarkan karena hasil minim

Formappi: KPU biang keladi 211 anggota DPR sembunyikan latar pendidikan

Formappi: KPU biang keladi 211 anggota DPR sembunyikan latar pendidikan

Anggota DPRD Gorontalo terancam dipecat buntut video 'rampok uang negara'

Anggota DPRD Gorontalo terancam dipecat buntut video 'rampok uang negara'

KPK peringatkan pemerintah soal potensi korupsi Rp200 T ke Himbara

KPK peringatkan pemerintah soal potensi korupsi Rp200 T ke Himbara

Modal image