Pemerintah luncurkan skema PPPK paruh waktu, reformasi birokrasi baru
Pemerintah telah meluncurkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Skema ini bertujuan mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja fleksibel di pemerintahan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. PPPK paruh waktu memiliki hak tunjangan meskipun jam kerjanya lebih singkat dibandingkan PPPK penuh waktu.
Masih Seputar nasional
Kompolnas desak reformasi Polri menyeluruh, fokus digitalisasi, HAM, pengawasan
Kejagung minta klarifikasi Fitria Yusuf terkait dugaan korupsi tol CMNP
Istana dan DPR bantah isu Surpres pergantian Kapolri
Mahfud MD: Kinerja Polri baik, masyarakat merasa aman dan nyaman
Istana jelaskan tujuan penayangan video Prabowo di bioskop
DP3A Donggala selesaikan kasus perundungan pelajar dengan keadilan restoratif
Hinca Panjaitan: Pembahasan RUU Perampasan Aset harus paralel dengan RUU KUHAP
Andreas Hugo Pareira nilai baik usulan lapangan demonstrasi DPR
Polda Jambi minta maaf usai adang wartawan wawancarai Komisi III DPR
Haidar Alwi: Isu pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo dipaksakan
Bentrokan warga di Maluku pecah, satu meninggal, gubernur serukan damai
