news.okezone.com
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa akar konflik di Aceh adalah ketimpangan ekonomi, bukan syariat. Pernyataan ini disampaikan dalam RDPU Baleg DPR RI terkait Revisi UU Pemerintahan Aceh. JK mencontohkan Aceh sebagai provinsi kaya sumber daya alam yang hasilnya tidak dinikmati masyarakat, memicu ketidakadilan dan konflik. Ia juga menyebut MoU Helsinki tidak mencantumkan syariat sebagai masalah utama.
Masih Seputar nasional
Puan Maharani Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Banjir Bali yang Tewaskan 14 Orang
Maman DPR Desak Pemerintah: Banjir Bali Alarm Keras Mitigasi Bencana Lemah!
Banjir Landa Bali-NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Kirim Ratusan Paket Bantuan
Respons Demo Ricuh, JK Desak Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan dan Keadilan
Babak Baru Kematian Diplomat Arya Daru: Keluarga Minta Perlindungan LPSK
AHY Pastikan Perbaikan Darurat Banjir Bali-NTT, Prioritas Evakuasi Medis Warga
Identitas Terungkap: Tim SAR Temukan Lagi 1 Jenazah Korban Banjir Bali, Total 5 Tewas
Banjir Bali: 5 Jenazah Ditemukan, Total Korban Tewas Capai 15 Orang
Menko Yusril Tegaskan TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik
Jusuf Kalla Desak RUU Aceh Tetap Berpegang pada MoU Helsinki Demi Kesejahteraan
Jusuf Kalla Desak RUU Aceh Prioritaskan Kesejahteraan, Ingatkan MoU Helsinki
