finance.detik.com
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar rapat dengan kementerian terkait untuk menelaah tata kelola pupuk bersubsidi. Wakil Ketua BAKN Herman Khaeron menyoroti banyaknya masalah, termasuk keluhan petani yang kekurangan pupuk dan penyaluran yang tidak 100%. BAKN berupaya merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki sistem distribusi dan menekan harga pokok produksi, demi efisiensi anggaran subsidi atau peningkatan kuantum pupuk bagi petani.
Masih Seputar ekonomi
Kemenpar dan DPR sepakati RUU Pariwisata, ini 3 poin utamanya
RUU Pariwisata disepakati Komisi VII DPR, siap disahkan di paripurna
Sari Roti kedatangan pemegang saham baru, Leafgreen & Gateway akuisisi 22,2% saham
Pemerintah percepat swasembada gula, target 2028 didukung Prabowo-Gibran
Gudang Garam akui tol Kediri-Tulungagung molor beberapa tahun
KPPU: 95 terlapor dugaan kartel pinjol tolak LDP investigator
Freeport Indonesia fokus penyelamatan 7 pekerja terjebak longsor
PTFI berupaya selamatkan 7 pekerja terjebak di tambang, terkendala material basah
Dirut Pertamina: Tak ada monopoli, pemerintah siapkan skema baru atasi kelangkaan BBM
API harap RUU Pertekstilan segera rampung, jadi tonggak kebangkitan industri
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan terus menurun jadi 39,95 juta, PHK melonjak
