economy.okezone.com
Ekonom Muhammad Andri Perdana menilai skema burden sharing antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk membiayai program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berisiko tinggi. Kebijakan ini dianggap melanggar UU Nomor 4 Tahun 2023 dan mengancam independensi BI. Andri memperingatkan bahwa langkah ini bisa menjadi sinyal pemerintah kesulitan dana, berpotensi memicu devaluasi Rupiah karena injeksi likuiditas tanpa penciptaan barang/jasa baru.
Masih Seputar ekonomi
Muhammadiyah Bentuk SMMX, Digitalisasi Ribuan Amal Usaha dengan AI: Ini Dampaknya!
Emas Antam Pecah Rekor Rp2 Juta/Gram, Pengamat: Waktu Tepat Investasi Jangka Panjang
Konglomerat Robert Budi Hartono hingga Prajogo Pangestu Berebut Patriot Bond Rp 50 T
Mobil Tangki BBM Pertamina Kecelakaan di Bogor, Penyelidikan Internal Dimulai
Kemendag Ajukan Tambahan Anggaran Rp 586 Miliar untuk 2026, Perkuat Ekspor UMKM
UNCTAD Peringatkan: Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Global 2025 Ancam Stabilitas Ekonomi
Gudang Garam Tertekan: Laba Anjlok 81%, Penjualan Rokok Merosot Drastis
SPBU Pertamina Tetap Kondusif Saat Demo, Analis Ungkap Kunci Kepercayaan Publik
Emas Dunia & Antam Tembus Rekor Tertinggi, Kebijakan Trump Jadi Pemicu Utama
PHK Massal Ancam Ribuan Buruh Gudang Garam, Ini Biang Keroknya!
Waskita Karya Ungkap Progres LRT Jakarta Fase 1B Capai 67%, Proyek Rp4,1 T Dikebut!
