ekonomi.bisnis.com
Pemerintah berencana mengubah skema dana bagi hasil PPh 21 dari lokasi perusahaan ke domisili karyawan. Kebijakan ini menuai kritik dari Kepala Riset CITA, Fajry Akbar, yang khawatir akan memicu diskriminasi perekrutan tenaga kerja. Fajry juga menilai dampak positifnya terbatas, hanya dirasakan daerah penyangga kota besar di Pulau Jawa, tanpa menyentuh ketimpangan antar pulau.
Masih Seputar ekonomi
TOWR Gelontorkan Rp200 Miliar untuk Buyback Saham, Jaga Stabilitas Harga
Apindo Desak Pemerintah Perhatikan Sektor Padat Karya, Cukai Ancam PHK Massal
Ekonom Ungkap Untung Rugi Skema Pendanaan Campuran Proyek Giant Sea Wall Rp691 Triliun
Emas Tembus Rekor Rp59 Juta/Ons, Investor Buru di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Pendiri Gojek Nadiem Makarim Tersangka Korupsi, GoTo Sampaikan Empati Mendalam
IHSG Diprediksi Menguat ke 7.958, Pembatalan Tunjangan DPR Jadi Sentimen Positif
Tarif MRT Jakarta Rp1 Berakhir Hari Ini, Kompensasi Demo 7 Hari Resmi Tuntas
Hutama Karya: Tol Betung-Jambi Seksi 4 Siap Beroperasi, Pangkas Waktu Tempuh Drastis
Pemerintah Libatkan OMS dan Akademisi, Rancang Perpres Baru Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Apindo Peringatkan: Kenaikan Cukai 2026 Ancam PHK Massal di Sektor Padat Karya!
Harga Beras Premium & Medium Melonjak, Bapanas: Lampaui HET di Seluruh Zona
