www.tempo.co
CENTER of Economic and Law Studies (Celios) menilai Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak punya alasan mendesak untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui skema burden sharing. Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menyebut skema ini berpotensi menciptakan overheating economy, inflasi, moral hazard, dan hilangnya kredibilitas BI, serta ancaman gelembung spekulasi yang berbahaya bagi keuangan nasional. Skema ini seharusnya hanya dilakukan dalam kondisi darurat.
Masih Seputar ekonomi
Muhammadiyah Bentuk SMMX, Digitalisasi Ribuan Amal Usaha dengan AI: Ini Dampaknya!
Emas Antam Pecah Rekor Rp2 Juta/Gram, Pengamat: Waktu Tepat Investasi Jangka Panjang
Konglomerat Robert Budi Hartono hingga Prajogo Pangestu Berebut Patriot Bond Rp 50 T
Mobil Tangki BBM Pertamina Kecelakaan di Bogor, Penyelidikan Internal Dimulai
Kemendag Ajukan Tambahan Anggaran Rp 586 Miliar untuk 2026, Perkuat Ekspor UMKM
UNCTAD Peringatkan: Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Global 2025 Ancam Stabilitas Ekonomi
Gudang Garam Tertekan: Laba Anjlok 81%, Penjualan Rokok Merosot Drastis
SPBU Pertamina Tetap Kondusif Saat Demo, Analis Ungkap Kunci Kepercayaan Publik
Emas Dunia & Antam Tembus Rekor Tertinggi, Kebijakan Trump Jadi Pemicu Utama
PHK Massal Ancam Ribuan Buruh Gudang Garam, Ini Biang Keroknya!
Waskita Karya Ungkap Progres LRT Jakarta Fase 1B Capai 67%, Proyek Rp4,1 T Dikebut!
