www.tempo.co
Tiga lembaga riset ekonomi, Indef, Core Indonesia, dan The Prakarsa, menyatakan kericuhan demonstrasi mencerminkan kegagalan pemerintah mengelola ekonomi berkeadilan. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut kekacauan ini akumulasi kekecewaan masyarakat menengah bawah. Para ekonom juga menyoroti prioritas fiskal RAPBN 2026 yang dinilai tidak berpihak rakyat, seperti pemangkasan transfer ke daerah, sementara DPR menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta.
Masih Seputar ekonomi
DJP Peringatkan Bahaya Ajakan Tak Bayar Pajak di Medsos, Ekonomi Terancam!
Mendagri Tito Karnavian Desak Pemda Stop Pesta Mewah & Flexing Kekayaan
Kemenkeu Ubah Total Bagi Hasil PPh 21, Daerah Asal Karyawan Kini Untung Besar
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Polri-BIN Melonjak Rp179,4 T di 2026, Ini Alasannya!
BI Borong SBN Rp200 T, Danai Program Asta Cita Prabowo
Sri Mulyani Bongkar Anggaran Polri Cs Melonjak Rp179,4 T di 2026
BI Ramal Ekonomi RI 2026 Tumbuh 5,3%, Sedikit di Bawah Target Pemerintah
CSIS Peringatkan Krisis 1998 Bisa Terulang Akibat Ketimpangan Ekonomi dan Demo Meluas
BPS Ungkap: Inflasi Beras Melandai, Tapi Harga Masih Mencekik di 214 Daerah
CSIS: Krisis Legitimasi Fiskal Ancam Pemerintahan Prabowo, Picu Demonstrasi
Ekonom Indef: Kesenjangan Ekonomi Indonesia Picu Kemarahan Publik!
