Ekonom Desak DPR Bayar PPh 21 Mandiri, Hindari Polemik Pajak DTP
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri. Saat ini, PPh 21 anggota DPR ditanggung oleh negara sebagai bagian tunjangan, yang disebut pajak DTP. Huda berpendapat bahwa pembayaran mandiri akan mencegah polemik di masyarakat dan menghadirkan transparansi, meskipun secara langsung tidak akan menghemat APBN.
Berita Terbaru
Oppo Reno15 Series Siap Meluncur, Bawa Kamera 200MP dan Fitur Video Canggih
Arsenal Manfaatkan Jadwal, Bisa Unggul 10 Poin di Liga Inggris
Putusan MKD untuk Anggota DPR Dipertanyakan, Dinilai Hanya Formalitas
Konflik Perbatasan Pakistan-Afghanistan: 4 Tewas, Negosiasi Damai Terhenti
Hamish Daud Klarifikasi Isu Selingkuh dengan Sabrina Alatas Usai Digugat Cerai Raisa
Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 19 Juta SID, Naik 58,4%
Zebra dan Salesforce Luncurkan Solusi POS AI di Android untuk Retail
Enzo Maresca: Chelsea Belum Saatnya Bicara Gelar Juara Liga Inggris
Prabowo Resmi Lantik Komisi Reformasi Polri, Soroti Budaya Kerja
Trump Pertimbangkan Hongaria Beli Minyak Rusia, Abaikan Sanksi AS
