Ekonom Desak DPR Bayar PPh 21 Mandiri, Hindari Polemik Pajak DTP
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara mandiri. Saat ini, PPh 21 anggota DPR ditanggung oleh negara sebagai bagian tunjangan, yang disebut pajak DTP. Huda berpendapat bahwa pembayaran mandiri akan mencegah polemik di masyarakat dan menghadirkan transparansi, meskipun secara langsung tidak akan menghemat APBN.
Masih Seputar nasional
Mahasiswi IPB diduga dipukul security PT TPL saat riset
Ridwan Kamil Tolak Mediasi, Lanjutkan Laporan Pencemaran Nama Baik
DPRD DKI cecar Dirut Transjakarta soal tiga kecelakaan bus
Pemerintah sanggupi usulan DPR, bansos beras ditambah 2 liter MinyaKita
Koalisi Kawal MBG Desak Penghentian Program MBG Akibat Keracunan Massal
Dua pekerja tambang tewas dalam kecelakaan kerja di anak usaha ITMG dan KKGI
MPR Apresiasi Pemerintah Suntik Dana Rp200 T ke Himbara untuk Stimulus Ekonomi
DPR Soroti Pencurian Bijih Timah PT Timah, Dijual ke Swasta karena Harga Lebih Tinggi
Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan dengan sabu 3 kg di Jakarta Utara
BGN Jelaskan Transparansi Seleksi Mitra SPPG Makan Bergizi Gratis
KPK Jelaskan Nasib Uang Sitaan Korupsi Kuota Haji Kemenag 2023-2024
