Baca berita ala TikTok, coba sekarang
Scan menggunakan HP
nasional.kompas.com
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati untuk menghapus Petugas Haji Daerah (PHD) dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keputusan ini bertujuan agar rekrutmen dan penugasan petugas haji lebih terkoordinasi dan profesional. Selanjutnya, mekanisme rekrutmen akan dilakukan secara terpusat di Kementerian Haji dan Umrah, memastikan seleksi ketat demi penyelenggaraan yang lebih efektif dan profesional.
Masih Seputar nasional
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027970/original/078589300_1732859541-Gambar_WhatsApp_2024-11-29_pukul_09.35.40_4ca886d2.jpg&output=webp&q=30&default=https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/tDpTJPoPFcYmiG5_0XMVYdyb9SU=/0x345:4080x2644/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027970/original/078589300_1732859541-Gambar_WhatsApp_2024-11-29_pukul_09.35.40_4ca886d2.jpg)
Mensesneg Pastikan Perpres Bentuk Kementerian Haji dan Umrah
Gibran Prioritaskan Ruang Laktasi daripada Gerbong Perokok Kereta Jarak Jauh
Bandung Zoo: Tata Kelola Membaik Drastis, Kini Terseret Kasus Korupsi
Polresta Barelang Gencarkan Sosialisasi Cegah Vape Narkoba di Batam
Menteri Transmigrasi Terjunkan 2.000 Patriot ke 154 Wilayah untuk Kembangkan Potensi Daerah
Polda Metro Jaya Ringkus 4 Aktor Intelektual Pembunuh Kepala KCP BRI
RSCM Tegaskan Layanan Jantung Anak BPJS Aman Pasca Mutasi Dokter Piprim
Mensos Gus Ipul: Kemensos Fokus Selamatkan Kakak Raya dari Cacingan
Zulkifli Hasan Puji Kades Mungil Ahmad Bajuri: Badan Kecil, Nyali Besar
KPK Ungkap Kode Immanuel Ebenezer Minta Ducati Terkait Kasus K3
Zulhas Sebut Prabowo Satu-satunya Presiden Berani Terapkan Pasal 33 UUD 1945
