DPR dan Pemerintah Sepakati Menteri Tetapkan Kuota Haji Kabupaten/Kota
Panja DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan dalam Revisi Undang-Undang (UU) Haji. Kini, menteri akan menetapkan pembagian kuota jemaah haji reguler di setiap kabupaten atau kota, menggantikan peran gubernur. Keputusan ini diambil dalam Rapat Panja DPR RI dan tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) RUU Haji. Perubahan ini mempertimbangkan proporsi penduduk muslim dan daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.
Berita Terbaru
Apple Siapkan MacBook Murah, Target Pengguna Chromebook dan PC Windows
Legenda Ajax Soroti: Bakat Indonesia Terganjal Mental dan Disiplin
Tasikmalaya Siaga Penuh: Ratusan Titik Bencana Hantui Wilayah di 2025
Ratusan Tentara Cadangan Israel Soroti Erosi Nilai Moral Pasukan di Perang
Ivan Gunawan: Tas Hermes Rp500 Juta Dibeli Raffi Ahmad, Dananya untuk Masjid Yokohama
BPJS Ketenagakerjaan Sabet Dua Penghargaan, Kelola Dana Rp863 Triliun
Wamenkomdigi: AI Mampu Hentikan Perdagangan Manusia, Prioritaskan Etika
Pebulu Tangkis Korea, Kim So Yeong, Putuskan Pensiun Usai Korea Masters 2025
Mensos Gus Ipul: Pengumuman Pahlawan Nasional Tunggu Keputusan Prabowo
Jepang Hibahkan Ambulans Baru, Perkuat Layanan Darurat di Bali
