www.tempo.co
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) melalui Gulfino Guevarrato, mengkritik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Kritik utama adalah pemerintah belum berani memperluas instrumen pendapatan negara ke sektor seperti ekonomi digital dan pajak karbon. Selain itu, RAPBN 2026 juga dinilai tidak memiliki peta jalan fiskal hijau yang jelas, berpotensi mengancam kelestarian lingkungan jika pendapatan masih bertumpu pada sektor berisiko.
Masih Seputar ekonomi
RAJA Lepas Rp60 Miliar Saham RATU, Ini Tujuannya
BRI Tawarkan Kredit Dinamis, Debitur Bisa Tentukan Suku Bunga
Kredit Perbankan Melambat Jadi 7,03% pada Juli 2025
BI Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh di Atas 5,1 Persen pada 2025
Pemerintah Targetkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP Disalurkan Akhir Tahun
Sri Mulyani Fokus Awasi Shadow Economy Demi Target Pajak Rp2.357 T
Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik Rp335 T di 2026, Sasar 82,9 Juta
Mentan Amran: Kelangkaan Beras Premium Ritel Tak Pengaruhi Stok Nasional
Inflasi Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan 4 Kali Jadi 5 Persen
BSI Ungkap Literasi Keuangan Syariah RI Baru 30 Persen
BI Soroti Suku Bunga Kredit Bank Lambat Turun Meski BI Rate Dipangkas 4 Kali
