finance.detik.com
Pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, meminta penggilingan padi dan pedagang beras tidak menahan stok di pasaran. Pelaku usaha yang menjual beras sesuai syarat mutu akan dilindungi. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi beras nasional untuk melindungi konsumen. Pemerintah juga terus mengimplementasikan strategi intervensi beras dengan menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program SPHP dan bantuan pangan.
Masih Seputar ekonomi
RAJA Lepas Rp60 Miliar Saham RATU, Ini Tujuannya
BRI Tawarkan Kredit Dinamis, Debitur Bisa Tentukan Suku Bunga
Kredit Perbankan Melambat Jadi 7,03% pada Juli 2025
BI Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh di Atas 5,1 Persen pada 2025
Pemerintah Targetkan 1,3 Juta Ton Beras SPHP Disalurkan Akhir Tahun
Sri Mulyani Fokus Awasi Shadow Economy Demi Target Pajak Rp2.357 T
Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik Rp335 T di 2026, Sasar 82,9 Juta
Mentan Amran: Kelangkaan Beras Premium Ritel Tak Pengaruhi Stok Nasional
Inflasi Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan 4 Kali Jadi 5 Persen
BSI Ungkap Literasi Keuangan Syariah RI Baru 30 Persen
BI Soroti Suku Bunga Kredit Bank Lambat Turun Meski BI Rate Dipangkas 4 Kali
