www.cnbcindonesia.com
Pemerintah Indonesia akan memperkuat kebijakan penagihan pajak lintas negara mulai 2026. Selain 81 negara mitra yang telah menjalin kesepakatan, Indonesia kini menargetkan Jepang dan Korea untuk kerja sama lebih lanjut. Kebijakan ini, diatur dalam Perpres 159/2014 yang direvisi Perpres 56/2024, bertujuan mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan global melalui penagihan resiprokal.
Masih Seputar nasional
Australia Kecam Israel Balas Cabut Visa Diplomat
Ukraina Tawarkan Rp1.624 T Senjata ke Trump Demi Jaminan Keamanan
Macron Usul Eropa Gabung Pembicaraan Keamanan AS-Rusia-Ukraina
Wamenkes Dante: Obesitas Picu Penyakit Jantung, Cek Lingkar Perut Ideal
Menag: Prabowo Usul Gedung 40 Lantai di Bundaran HI Kelola Dana Umat
Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Jadi Pusat Dana Umat 40 Lantai
Kado HUT RI, Pertamina Prabumulih Genjot Produksi Gas 935% dan Minyak 486%
Menkum Tegaskan Lagu Indonesia Raya Bebas Royalti
Dasco: Aturan Royalti Lagu Akan Diumumkan dalam Waktu Dekat
Menkum Supratman: Putar Lagu di Pernikahan Bebas Royalti
Keluarga Prada Lucky Desak TNI Transparan Usut Kematian Prajurit
