www.cnnindonesia.com
Pansus Hak Angket DPRD Pati melanjutkan penyelidikan terkait rencana pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Pembentukan pansus dipicu oleh aksi besar rakyat Pati akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Hari ini, Pansus memanggil sejumlah kepala desa dan camat untuk mengusut surat edaran kontroversial yang menyatakan warga tidak akan dilayani administrasi jika belum melunasi PBB, sebuah kebijakan yang sangat meresahkan masyarakat.
Masih Seputar nasional
Mahasiswa Surabaya Demo Tolak 'Deadmokrasi' dan RKUHAP
Daging Babi Hutan Biru Neon Ditemukan di California, Disebabkan Racun Tikus
Buaya Besar Masuk Minimarket Hebohkan Warga Pulau Taliabu
WNA Tuduh Kehilangan Uang di Bea Cukai Soekarno-Hatta, Petugas Tolak CCTV
Pertamina Prabumulih Lonjakkan Produksi Migas 486%, Hemat US$2 Juta
KPI Akuisisi 14% Saham Patra SK, Perkuat Integrasi Rantai Pasok
Komisi VIII DPR: BP Haji Berpeluang Jadi Kementerian Haji
Demokrat Desak Pemerintah Prioritaskan Kenaikan Gaji PNS 2026
Permintaan Bendera Agustusan Anjlok, Industri Tekstil Terancam Impor
Sahroni Desak Kejaksaan Penjarakan Silfester Matutina Kasus JK Inkracht
Wakil Ketua DPR Ungkap Gaji Anggota Hanya Rp69 Juta
