money.kompas.com
Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan fiskal. Dengan BUMN kini di bawah holding Danantara, wacana penghentian setoran dividen ke kas negara semakin nyata. Ini mengancam APBN yang selama puluhan tahun bergantung pada puluhan triliun rupiah dari BUMN. Situasi ini memaksa Indonesia menata ulang strategi fiskal dan melakukan reformasi penerimaan negara agar tidak jatuh ke jurang fiskal.
Masih Seputar ekonomi
Tony Wenas: Kelola Tambang Freeport dengan Selamat untuk Kemajuan Indonesia
Mogok Pramugari Air Canada Berlanjut, Tolak Perintah Kembali Kerja
Google Bayar Denda Rp 578 M di Australia, Akui Rugikan Persaingan Usaha
Ekonom: Pemda Genjot Pendapatan Daerah Lewat Digitalisasi, Bukan Kenaikan PBB
Anggaran TKD 2026 Anjlok 24,8 Persen, Daerah Terancam Tertinggal
/vidio-web-prod-video/uploads/video/image/8234466/galak-mahfud-sikat-mafia-tambang-kirim-dua-jenderal-hingga-telepon-menteri-bahlil-d0d4c1.jpg&output=webp&q=30&default=https://thumbor.prod.vidiocdn.com/4BeA3Bu17wdHJ75n7N8ejNE5OrM=/1280x720/filters:quality(70)/vidio-web-prod-video/uploads/video/image/8234466/galak-mahfud-sikat-mafia-tambang-kirim-dua-jenderal-hingga-telepon-menteri-bahlil-d0d4c1.jpg)
Bahlil Lahadalia Sikat 1.000 Tambang Ilegal, Respons Sorotan Prabowo
Rp1,625 Triliun: Whoosh Rugi, Bebani Keuangan KAI Semester I 2025
Produsen PTA MCCI perkuat pasokan bahan baku tekstil domestik
Kemenkeu: PPN 12% Barang Mewah Tetap Berlaku 2026
Pemerintah Targetkan Bulog Serap 3 Juta Ton Gabah, Didanai Rp 22,73 T
Tito Karnavian Instruksi Daerah Tunda/Batal Kenaikan PBB
