www.cnnindonesia.com
Mendagri Tito Karnavian membantah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan penyesuaian tarif pajak tersebut merupakan amanat Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan, dua daerah yang sempat menaikkan PBB-P2, Pati dan Jepara, telah membatalkan kebijakan tersebut.
Masih Seputar ekonomi
Rp15,31 Triliun Modal Asing Masuk Pasar Domestik Pekan Ini
GAPMMI desak PGN jamin pasokan gas, ancam produksi industri
Gubernur NTB Larang Proyek Perumahan di Bantaran Sungai
Sulit Capai 5,4%: INDEF Skeptis Target Ekonomi 2026
10.000 Pramugari Mogok, Air Canada Batalkan Semua Penerbangan
Mogok 10.000 Pramugari Air Canada: 623 Penerbangan Batal, Ratusan Ribu Penumpang Terdampak
Rp7.450 T Investasi Dibutuhkan RI Capai 5,4% Ekonomi 2026
Prabowo geram: Pangkas komisaris BUMN, hapus tantiem Rp 40 M
Prabowo: Pengusaha Manipulasi Beras, Wajib Izin Khusus Cegah Kecurangan
Mentan Ungkap Patahan Beras Premium 'Palsu' Capai 59 Persen
APBN 2026: Gaji PNS Tak Disinggung, Dana Fokus 8 Program Prioritas
