money.kompas.com
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai penyesuaian tarif PBB-P2 sebaiknya bertahap, mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Hal ini menyusul polemik kenaikan PBB-P2 250 persen di Pati. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menegaskan, meskipun pemda berwenang, kenaikan tidak seharusnya sekaligus. Aturan PMK Nomor 85 Tahun 2024 mengatur dasar pengenaan PBB-P2 dan penilaian ulang NJOP idealnya setiap tiga tahun.
Masih Seputar ekonomi
Harga Emas Antam Naik Rp16.000, Capai Rp1,933 Juta per Gram
Telkom Gelar RUPSLB Online, Agendakan Perubahan Pengurus
Brasil Terdampak Tarif AS 50%, Luncurkan Stimulus Rp 100 T
Bupati Pati Sudewo Terancam Dimakzulkan Akibat Kenaikan PBB 250 Persen
IHSG Menguat, Berpotensi Cetak Rekor Tertinggi Baru
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4460160/original/065456200_1686311147-79b1cefd-5702-4f05-90ac-79df3201710b.jpeg&output=webp&q=30&default=https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/co9pIjgREwVx5VrNTjRItill-2k=/0x0:1984x1312/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4460160/original/065456200_1686311147-79b1cefd-5702-4f05-90ac-79df3201710b.jpeg)
Askrindo Perbarui Kerja Sama Asuransi Kredit dengan Bank Papua Rp900 Miliar
Asing Buang Saham Ini Saat IHSG Melesat
BEI Hentikan Perdagangan MLPT, FUTR, FIMP untuk Lindungi Investor
BEI Pantau Ketat Empat Saham Bergerak Tidak Wajar
Pasar Asia Bervariasi, Tunggu Data Ketenagakerjaan dan Suku Bunga AS
Bulog Akui Aplikasi Jadi Biang Kerok Lambatnya Distribusi Beras
