www.antaranews.com
Bank Indonesia (BI) menegaskan Payment ID tidak akan digunakan untuk memata-matai transaksi keuangan individu masyarakat. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menyatakan Payment ID sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penggunaan Payment ID lebih berorientasi pada analisis potensi perekonomian sektor tertentu, seperti pertumbuhan industri atau UMKM, bukan untuk melacak data pribadi. BI hanya fokus pada ranah kebijakan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Masih Seputar ekonomi
Saham ERAA Menguat Usai Penjualan Tembus Rp35 Triliun
India Serukan Boikot Produk AS Pasca Tarif Trump
ESDM: Ekspor Batu Bara 238 Juta Ton, Indonesia Pasok 45% Listrik Dunia
Kodak Terancam Bangkrut, Tak Mampu Bayar Utang Rp 8,1 Triliun
TUGU Berpeluang Pertahankan Dividen di Tengah Transisi PSAK 117
OJK Percepat Peluncuran Roadmap Pergadaian dan Bullion
Saham Digital Anjlok Parah, Capital Outflow dan Isu Eksploitasi Jadi Pemicu
Sri Mulyani Akui Gaji Guru Rendah Tantangan Keuangan Negara
MK Akan Putuskan Nasib Kenaikan Tarif PPN 14 Agustus
FWD Insurance Ungkap Preferensi Program Nasabah Asuransi
Titiek Soeharto Dorong Peningkatan Produksi Beras di Maros
