PKB Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Biaya dan Korupsi
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB mengusulkan pilkada dilakukan melalui DPRD karena ongkos politik yang besar, kegaduhan hukum akibat perubahan UU Pilkada, dan maraknya politik uang serta korupsi. Anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp41 triliun, dengan banyak gugatan UU Pilkada. KPK mencatat peningkatan kepala daerah yang dipenjara karena korupsi sejak pilkada langsung. Usulan ini sejalan dengan Ketua Umum PKB dan akan dibahas dalam RUU Politik Omnibus Law 2026.
Masih Seputar nasional
Investasi Babi Rp10 T di Jepara Tertunda Setelah Fatwa Haram MUI Jateng
Warga Pati Demo Tolak Kenaikan PBB 250%, Picu Kericuhan dengan Satpol PP
Polda Jabar Bongkar Sindikat Penjualan Bayi Internasional dan Lokal
Polda Jabar Ungkap Jaringan Jual Beli 43 Bayi, Termasuk ke Singapura dan Indonesia
Panglima TNI Rotasi 42 Pati, Pangdam Siliwangi dan Gubernur Akmil Berganti
Panglima TNI Mutasi 42 Perwira Tinggi, Pangdam Siliwangi Berganti
Istana Turun Tangan Selesaikan Polemik Royalti Musik Ruang Publik
Menag Ajak Umat Beragama Apresiasi Pembangunan Rumah Ibadah
Dua Panser Anoa 6x6 Disiagakan di Kejaksaan Agung Jakarta
Presiden Prabowo Gagas Tunjangan Rp 30 Juta untuk Dokter di Daerah 3T
