PKB Soroti Biaya dan Politik Uang, Dorong Pilkada Lewat DPRD
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB mengusulkan pilkada tidak langsung melalui DPRD karena biaya politik yang mahal dan maraknya politik uang. Usulan ini didasari oleh ongkos politik yang besar, perubahan UU Pilkada yang menimbulkan kegaduhan hukum, dan sulitnya memberantas praktik politik uang. Dengan anggaran pilkada 2024 mencapai Rp41 triliun, evaluasi total terhadap pilkada langsung diusulkan, dan sikap resmi akan diputuskan dalam pembahasan RUU Politik Omnibus Law pada 2026.
Masih Seputar nasional
Pengacara Pastikan Nadiem Makarim Penuhi Panggilan KPK Kasus Google Cloud
KPK Sita Rp100,7 Miliar dari Dirut Loco Montrado dalam Kasus Korupsi Antam
Istana Pastikan Abolisi Tom Lembong, Proses Hukum Lain Berlanjut
Kejagung Tetapkan Riza Chalid DPO Usai Mangkir Tiga Kali di Kasus Korupsi Pertamina
Kapolri Mutasi 61 Perwira Polri Agustus 2025, DPR Dorong Pembenahan Internal
PKB Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Biaya dan Korupsi
Investasi Babi Rp10 T di Jepara Tertunda Setelah Fatwa Haram MUI Jateng
Warga Pati Demo Tolak Kenaikan PBB 250%, Picu Kericuhan dengan Satpol PP
Polda Jabar Bongkar Sindikat Penjualan Bayi Internasional dan Lokal
Polda Jabar Ungkap Jaringan Jual Beli 43 Bayi, Termasuk ke Singapura dan Indonesia
