Ketua Komisi VIII DPR Tolak Penggabungan BPH-BPKH, Sebut Rawan Konflik Kepentingan

www.cnnindonesia.com

image cover

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menolak usulan penggabungan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pemisahan fungsi keuangan dan pelaksanaan ibadah haji sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan, karena rawan jika satu lembaga memegang uang sekaligus melakukan pembelanjaan. Komisi VIII DPR terus mencari format ideal, namun tetap mendorong pemisahan kedua fungsi tersebut.