DPR Desak Pemerintah Fasilitasi Dialog Atasi Polemik Royalti Musik

[{"title":"Pemerintah Diminta Fasilitasi Musisi, Pelaku Usaha, dan LMKN soal Polemik Royalti","indexedAt":"2025-08-06T14:13:55.321Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/20464091/pemerintah-diminta-fasilitasi-musisi-pelaku-usaha-dan-lmkn-soal-polemik","summary":"Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, meminta pemerintah untuk turun tangan dalam polemik royalti musik yang melibatkan musisi, pelaku usaha, dan LMKN. Menurutnya, pelaku usaha khawatir dengan biaya tambahan royalti, sementara musisi khawatir membawakan lagu bukan ciptaannya di tempat usaha. Mafirion menekankan pentingnya pemerintah memfasilitasi dialog antara semua pihak dan melakukan sosialisasi terkait UU Hak Cipta agar pelaku usaha lebih siap menerima kewajiban royalti.\n\nPolemik ini menyebabkan beberapa pengusaha mencari alternatif agar terhindar dari sanksi, seperti mengganti lagu lokal dengan musik instrumental. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik yang dikumpulkan LMKN akan diberikan kepada pencipta, penyanyi, dan pemilik lagu, bukan merupakan pajak atau cukai negara.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/7R4APZFIA0SVtbb-HxCIBNdVGmE=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/08/06/689290c859ce6.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/20464091/pemerintah-diminta-fasilitasi-musisi-pelaku-usaha-dan-lmkn-soal-polemik"}]