OJK Terbitkan Pedoman AI Perbankan, Dorong Tata Kelola Bertanggung Jawab

Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia diterbitkan oleh OJK pada bulan April 2025.

OJK menerbitkan pedoman ini untuk memastikan bahwa penerapan AI di sektor perbankan dapat memberikan manfaat optimal sambil tetap menjaga pengelolaan risiko yang terkendali. Tujuan utamanya adalah untuk:

• Melindungi nasabah dari potensi risiko yang timbul akibat penggunaan AI.
• Menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan.
• Mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan etis di industri.

Penerapan AI di sektor perbankan diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat utama, yaitu:

• Pengelolaan Risiko yang Terkendali: AI dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif.
• Perlindungan Nasabah: Dengan tata kelola yang baik, AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan data serta transaksi nasabah.
• Stabilitas Sistem: Penerapan AI yang bertanggung jawab berkontribusi pada terjaganya stabilitas sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan.

OJK memastikan penerapan AI dilakukan secara bertanggung jawab melalui penerbitan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia. Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi bank untuk mengembangkan dan menerapkan AI dengan mempertimbangkan aspek etika, keamanan, dan mitigasi risiko, sehingga manfaat AI dapat diraih tanpa mengorbankan perlindungan nasabah dan stabilitas sistem.

Regtech dan Suptech adalah konsep baru dalam tata kelola sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi canggih, khususnya analisis big data dan kecerdasan buatan (AI).

• Regtech (Regulatory Technology): Merujuk pada penggunaan teknologi untuk membantu lembaga keuangan mematuhi peraturan yang berlaku secara lebih efisien dan efektif.
• Suptech (Supervisory Technology): Merujuk pada penggunaan teknologi oleh otoritas pengawas (seperti OJK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Kedua konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengawasan di era digital.

Digitalisasi secara fundamental mengubah standar tata kelola di sektor keuangan dengan memperkenalkan alat bantu pengambilan keputusan berbasis digital dan penyesuaian model bisnis. Perubahan ini menekankan pada:

• Pemilikan Data Besar (Big Data): Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume data yang sangat besar menjadi krusial.
• Penggunaan Komputer Secara Ekstensif: Ketergantungan pada sistem komputasi yang canggih untuk memproses data dan mendukung operasional.

Hal ini mendorong perlunya kerangka tata kelola yang adaptif terhadap inovasi teknologi.

Dalam tata kelola berbasis digital, elemen kunci yang ditekankan adalah pemilikan data besar (big data) dan penggunaan komputer secara ekstensif. Ini berarti bahwa lembaga keuangan harus mampu mengelola dan memanfaatkan volume data yang sangat besar serta mengandalkan sistem komputasi yang canggih untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap regulasi.