KKP dan BPJPH Perkuat Jaminan Halal Produk Perikanan untuk Ekspor

Fokus utama dalam jaminan kehalalan produk perikanan mencakup seluruh rantai proses produk perikanan budidaya, dari awal hingga akhir. Aspek-aspek yang menjadi perhatian khusus meliputi:

• Bahan Pakan: Memastikan pakan yang digunakan untuk ikan atau biota air lainnya adalah halal dan tidak terkontaminasi bahan haram.
• Penggunaan Hormon dan Vaksin: Menjamin bahwa hormon atau vaksin yang diberikan kepada ikan tidak mengandung unsur haram atau diproses dengan cara yang tidak sesuai syariat.
• Proses Pascapanen: Meliputi penanganan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk perikanan agar tetap terjaga kehalalannya dan tidak terkontaminasi silang dengan bahan non-halal.
• Sumber Benih: BPJPH secara spesifik menyoroti pentingnya memastikan kehalalan mulai dari sumber benih, yang merupakan titik awal dalam budidaya perikanan.

Seluruh tahapan ini diawasi untuk memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram yang dapat membatalkan status kehalalan produk.

Jaminan kehalalan produk perikanan memiliki signifikansi yang besar, baik bagi konsumen maupun untuk daya saing ekspor:

• Bagi Konsumen: Ini adalah tentang kepercayaan dan keamanan pangan. Konsumen, terutama yang beragama Islam, membutuhkan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memenuhi standar syariat. Jaminan halal menghilangkan kekhawatiran dan meningkatkan keyakinan mereka terhadap produk perikanan Indonesia.
• Bagi Ekspor: Sertifikasi halal menjadi persyaratan penting di banyak pasar internasional, terutama di negara-negara mayoritas Muslim di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa. Dengan jaminan halal, produk perikanan Indonesia dapat menembus pasar-pasar ini dengan lebih mudah, meningkatkan volume ekspor, dan pada akhirnya memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen perikanan global. Ini juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar kualitas dan etika produksi.

Menurut Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, potensi titik kritis kehalalan dalam budidaya perikanan dapat muncul di berbagai tahapan proses. Titik-titik kritis ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah kontaminasi bahan haram. Beberapa di antaranya meliputi:

• Sumber Benih: Memastikan benih ikan atau biota air berasal dari sumber yang halal dan tidak terkontaminasi.
• Bahan Pakan: Pakan yang diberikan harus dipastikan halal, baik dari segi bahan baku maupun proses pembuatannya.
• Penggunaan Obat-obatan, Hormon, dan Vaksin: Bahan-bahan ini harus dipastikan halal dan tidak mengandung unsur haram, serta penggunaannya sesuai dengan syariat.
• Air dan Lingkungan Budidaya: Kualitas air dan lingkungan budidaya harus bersih dan tidak terkontaminasi najis atau bahan haram.
• Proses Pascapanen: Meliputi penangkapan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, hingga pengemasan. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang higienis dan tidak menyebabkan kontaminasi silang dengan bahan non-halal.

Pengawasan menyeluruh di setiap titik ini sangat penting untuk menjamin kehalalan produk akhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan, yang juga beririsan dengan aspek kehalalan. Peran KKP mencakup:

• Pengawasan dari Hulu ke Hilir: KKP menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil perikanan mulai dari tahap budidaya (hulu) hingga produk siap konsumsi (hilir). Ini berarti memastikan praktik budidaya yang baik, penanganan pascapanen yang higienis, dan proses pengolahan yang memenuhi standar keamanan pangan.
• Edukasi dan Pembinaan: Kepala BPPSDMKP KKP, I Nyoman Radiarta, menyoroti pentingnya edukasi kepada pelaku usaha perikanan mengenai praktik budidaya dan pengolahan yang memenuhi standar kualitas dan kehalalan.
• Kolaborasi Lintas Sektor: KKP aktif berkolaborasi dengan lembaga lain seperti BPJPH untuk menyelaraskan standar dan prosedur, memastikan bahwa aspek kehalalan terintegrasi dalam seluruh rantai nilai perikanan.

Dengan demikian, KKP berupaya memastikan bahwa produk perikanan Indonesia tidak hanya halal, tetapi juga layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kontribusi spesifik yang krusial dalam sinergi dengan KKP untuk menjamin kehalalan produk perikanan. Kontribusi utamanya meliputi:

• Identifikasi Titik Kritis Kehalalan: BPJPH, melalui Sekretaris Utama Muhammad Aqil Irham, secara khusus menyoroti dan mengidentifikasi potensi titik kritis kehalalan dalam budidaya perikanan, mulai dari sumber benih hingga pengolahan pascapanen. Ini adalah keahlian inti BPJPH dalam audit dan penetapan standar halal.
• Penekanan pada Pencegahan Kontaminasi Haram: BPJPH menekankan pentingnya memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram di setiap tahapan proses produksi. Ini merupakan inti dari jaminan produk halal.
• Penyelenggaraan Sertifikasi Halal: Sebagai lembaga yang berwenang, BPJPH bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal, yang melibatkan audit dan penetapan status halal suatu produk. Sinergi ini membantu BPJPH dalam memahami kompleksitas rantai pasok perikanan untuk proses sertifikasi yang lebih efektif.

Dengan demikian, BPJPH membawa keahlian dan kewenangan dalam aspek syariat dan regulasi halal, melengkapi peran KKP dalam aspek teknis dan kualitas perikanan.

Kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kehalalan produk perikanan diatasi melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Kepala BPPSDMKP KKP, I Nyoman Radiarta:

• Edukasi: Pentingnya edukasi ditekankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses jaminan kehalalan dan keamanan produk perikanan. Edukasi ini dapat mencakup informasi mengenai standar budidaya, pengolahan, dan sertifikasi halal yang diterapkan.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Sinergi antara KKP dan BPJPH adalah contoh nyata kolaborasi ini. Dengan bekerja sama, kedua lembaga dapat memastikan bahwa standar kehalalan dan keamanan diterapkan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kolaborasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lain dalam rantai pasok perikanan.

Melalui kombinasi edukasi yang transparan dan kolaborasi yang kuat, pemerintah berupaya membangun kepercayaan publik dan menjawab setiap kekhawatiran, memastikan bahwa produk perikanan yang sampai ke tangan konsumen adalah aman, berkualitas, dan halal.

Sinergi antara KKP dan BPJPH dalam menjamin kehalalan produk perikanan memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri perikanan Indonesia:

• Peningkatan Daya Saing Global: Dengan produk yang bersertifikat halal, Indonesia dapat lebih mudah menembus pasar-pasar ekspor baru, terutama di negara-negara dengan permintaan tinggi akan produk halal. Ini akan meningkatkan volume dan nilai ekspor perikanan Indonesia.
• Peningkatan Kepercayaan Konsumen: Baik di pasar domestik maupun internasional, jaminan halal akan membangun dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan integritas produk perikanan Indonesia.
• Peningkatan Kualitas dan Standar Produksi: Untuk memenuhi standar halal, pelaku usaha akan didorong untuk menerapkan praktik budidaya dan pengolahan yang lebih baik, higienis, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan.
• Pengembangan Ekosistem Halal: Sinergi ini akan mendorong pengembangan ekosistem industri perikanan halal yang lebih terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku halal hingga logistik dan pemasaran.
• Keberlanjutan Industri: Dengan pasar yang lebih luas dan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, industri perikanan Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil di masa depan.

Secara keseluruhan, sinergi ini adalah investasi strategis untuk masa depan industri perikanan Indonesia.