Transisi Energi Indonesia Terhambat Subsidi Fosil, Kata Penasihat PBB

Alokasi subsidi energi menjadi masalah karena menciptakan distorsi pasar. Ketika subsidi energi fosil (seperti batu bara) jauh lebih besar, hal ini membuat harga energi fosil menjadi lebih murah dan lebih kompetitif dibandingkan energi bersih. Akibatnya, investasi dan pengembangan energi terbarukan menjadi kurang menarik, memperlambat upaya transisi energi dan pencapaian target bauran energi bersih.

Indonesia menargetkan pencapaian bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, hingga saat ini, pencapaian bauran energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 13,2%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara target yang ditetapkan dan realisasi di lapangan, mengindikasikan perlunya upaya lebih keras untuk mencapai target tersebut dalam waktu yang tersisa.

Selwin Charles Hart memberikan beberapa rekomendasi utama untuk mempercepat transisi energi yang adil, yaitu:

• Menghentikan subsidi batu bara: Ini dianggap krusial untuk menghilangkan distorsi pasar dan mendorong investasi ke energi bersih.
• Memastikan transisi yang adil: Ini berarti memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
• Memberikan dukungan bagi pekerja di industri energi fosil: Pekerja yang terdampak oleh transisi harus dibantu untuk memperoleh keterampilan baru (reskilling) agar dapat beralih ke sektor energi bersih atau sektor lain yang relevan.

Dalam konteks energi, "transisi yang adil" merujuk pada pendekatan yang memastikan bahwa perubahan dari sistem energi berbasis fosil ke sistem energi bersih dilakukan secara inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun. Ini mencakup:

• Akses energi universal: Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan, memiliki akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
• Perlindungan sosial dan ekonomi: Memberikan dukungan, pelatihan ulang, dan peluang kerja baru bagi pekerja dan komunitas yang mata pencahariannya bergantung pada industri energi fosil, sehingga mereka tidak dirugikan oleh perubahan ini.
• Keterlibatan pemangku kepentingan: Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, serikat pekerja, dan sektor swasta, dalam perencanaan dan implementasi kebijakan transisi energi.

Selwin Charles Hart menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam transisi menuju energi bersih. Potensi ini didukung oleh sumber daya energi terbarukan yang melimpah, seperti panas bumi, tenaga surya, dan hidro. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan langkah-langkah konkret dalam hal regulasi dan kebijakan.

Menurut Selwin Charles Hart, faktor-faktor krusial untuk menarik investor dalam proyek energi bersih di Indonesia adalah kepastian regulasi dan kebijakan. Investor membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang stabil, transparan, dan mendukung untuk merasa aman menanamkan modal dalam proyek-proyek energi terbarukan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, risiko investasi akan dianggap terlalu tinggi, menghambat aliran modal yang dibutuhkan.

Selain rekomendasi dari PBB, Profesor Widodo W. Purwanto dari Universitas Indonesia (UI) juga menyoroti dua aspek penting untuk transisi energi Indonesia:

• Reformasi struktur industri energi nasional: Ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang dan penyesuaian pada cara industri energi diatur dan beroperasi, mungkin untuk menghilangkan hambatan birokrasi atau monopoli yang menghambat inovasi dan investasi di sektor energi bersih.
• Political will yang lebih kuat: Ini mengacu pada komitmen politik yang tegas dan konsisten dari pemerintah untuk memprioritaskan transisi energi, yang akan tercermin dalam kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran yang mendukung tujuan tersebut.