Indonesia meluncurkan PP No. 17 Tahun 2025 untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial, dengan fokus pada penundaan akses hingga usia siap dan penguatan peran keluarga. Google mulai menerapkan verifikasi usia di AS untuk membatasi konten bagi pengguna di bawah umur. Sementara itu, Australia memasukkan YouTube dalam larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, didasari temuan konten berbahaya.
🇮🇩 Fakta Utama Regulasi Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama lima kementerian lain meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
- PP ini bertujuan untuk menunda akses anak ke media sosial hingga usia yang dianggap siap, menyediakan aktivitas alternatif, ruang ramah anak, dan memperkuat peran keluarga.
- Peluncuran PP ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menkomdigi Meutya Hafid, yang juga menandatangani Nota Kesepahaman Rencana Aksi Implementasi.
🌐 Kebijakan Perlindungan Anak Global
- Pemerintah Australia memasukkan YouTube dalam larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, membatalkan janji sebelumnya untuk mengecualikannya.
- Aturan di Australia mewajibkan platform media sosial mencegah anak-anak di bawah 16 tahun memiliki akun atau menghadapi denda sekitar 50 juta dolar Australia.
- Keputusan Australia didasari survei yang menunjukkan 37% anak-anak melihat konten berbahaya di YouTube, dengan rencana implementasi pada Desember dan uji coba verifikasi usia.
- Juru bicara YouTube menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah Australia, meskipun industri mengklaim telah mengambil langkah perlindungan.
🤖 Inisiatif Teknologi Verifikasi Usia
- Google mulai meluncurkan teknologi verifikasi usia di Amerika Serikat untuk melindungi pengguna di bawah umur di platformnya.
- Sistem Google membedakan pengguna di atas dan di bawah 18 tahun untuk membatasi konten, iklan, dan memblokir akses ke aplikasi dewasa di Play Store.
- Fitur seperti pengingat istirahat, waktu tidur di YouTube, pembatasan konten repetitif, dan penonaktifan riwayat lokasi akan otomatis aktif untuk pengguna di bawah umur.
- Google menggunakan machine learning untuk memperkirakan usia pengguna tanpa mengumpulkan data baru, menjaga privasi.
Apa tujuan utama dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 di Indonesia?
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak bertujuan untuk menunda akses anak ke media sosial hingga usia yang dianggap siap. Selain itu, peraturan ini juga berupaya menyediakan aktivitas alternatif, menciptakan ruang ramah anak, dan memperkuat peran keluarga dalam pengawasan dan perlindungan anak di dunia digital.
Lembaga pemerintah mana saja yang terlibat dalam peluncuran PP Nomor 17 Tahun 2025?
Peluncuran PP Nomor 17 Tahun 2025 melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia. Kementerian utama yang terlibat adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, lima kementerian lain yang turut serta adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Presiden Prabowo Subianto dan Menkomdigi Meutya Hafid juga turut hadir dalam peluncuran ini, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Aksi Implementasi PP tersebut.
Bagaimana cara kerja teknologi verifikasi usia yang diluncurkan Google untuk melindungi pengguna di bawah umur?
Google mulai meluncurkan teknologi verifikasi usia di Amerika Serikat untuk melindungi pengguna di bawah umur. Sistem ini bekerja dengan membedakan pengguna yang berusia di atas dan di bawah 18 tahun. Untuk memperkirakan usia pengguna, Google menggunakan teknologi machine learning tanpa mengumpulkan data baru yang spesifik. Setelah usia teridentifikasi, sistem akan secara otomatis membatasi akses ke konten dan iklan tertentu, serta memblokir akses ke aplikasi dewasa di Play Store bagi pengguna di bawah umur.
Fitur apa saja yang akan otomatis aktif untuk pengguna di bawah umur di platform Google?
Untuk pengguna di bawah umur, Google secara otomatis akan mengaktifkan beberapa fitur perlindungan. Fitur-fitur tersebut meliputi:
- Pengingat istirahat di YouTube.
- Waktu tidur di YouTube.
- Pembatasan konten repetitif.
- Penonaktifan riwayat lokasi.
Apa kebijakan baru Pemerintah Australia terkait akses media sosial untuk anak-anak?
Pemerintah Australia telah menetapkan kebijakan baru yang melarang anak-anak di bawah 16 tahun memiliki akun media sosial. Kebijakan ini mencakup berbagai platform media sosial, termasuk YouTube, yang sebelumnya dijanjikan akan dikecualikan. Aturan ini mewajibkan platform media sosial untuk secara aktif mencegah anak-anak di bawah usia 16 tahun mendaftar atau memiliki akun.
Mengapa Pemerintah Australia memutuskan untuk memasukkan YouTube dalam larangan media sosial untuk anak-anak?
Keputusan Pemerintah Australia untuk memasukkan YouTube dalam larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun didasari oleh hasil survei. Survei tersebut menunjukkan bahwa 37% anak-anak melihat konten berbahaya di YouTube. Angka ini menjadi dasar pertimbangan utama bagi pemerintah untuk memperluas cakupan larangan tersebut, meskipun industri media sosial mengklaim telah mengambil langkah-langkah perlindungan.
Berapa denda yang akan dikenakan kepada platform media sosial yang tidak mematuhi aturan baru Australia?
Pemerintah Australia akan menerapkan denda yang signifikan bagi platform media sosial yang tidak mematuhi aturan baru ini. Platform yang gagal mencegah anak-anak di bawah 16 tahun memiliki akun dapat menghadapi denda sekitar 50 juta dolar Australia. Denda ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan platform terhadap kebijakan perlindungan anak yang baru.
Kapan kebijakan media sosial baru Australia diharapkan mulai diimplementasikan?
Kebijakan baru media sosial Australia untuk anak-anak di bawah 16 tahun direncanakan akan mulai diimplementasikan pada Desember. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji coba verifikasi usia sebagai bagian dari proses implementasi untuk memastikan efektivitas aturan tersebut.
Bagaimana perbandingan pendekatan Indonesia, Google, dan Australia dalam melindungi anak-anak di dunia digital?
Pendekatan Indonesia, Google, dan Australia menunjukkan variasi dalam upaya perlindungan anak di dunia digital:
- Indonesia (PP No. 17 Tahun 2025): Fokus pada tata kelola sistem elektronik, menunda akses anak ke media sosial hingga usia siap, menyediakan aktivitas alternatif, ruang ramah anak, dan memperkuat peran keluarga. Pendekatan ini lebih bersifat regulasi pemerintah yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor.
- Google (Amerika Serikat): Menggunakan teknologi verifikasi usia berbasis machine learning untuk membedakan pengguna di atas dan di bawah 18 tahun. Tujuannya adalah membatasi konten, iklan, dan memblokir akses aplikasi dewasa, serta mengaktifkan fitur perlindungan otomatis seperti pengingat istirahat dan penonaktifan riwayat lokasi. Ini adalah pendekatan berbasis teknologi dari penyedia platform.
- Australia: Menerapkan larangan langsung bagi anak di bawah 16 tahun untuk memiliki akun media sosial, termasuk YouTube. Kebijakan ini didukung dengan ancaman denda besar bagi platform yang tidak patuh. Pendekatan ini lebih bersifat larangan keras dan penegakan hukum yang tegas.
Secara umum, Indonesia dan Google lebih berfokus pada pembatasan dan perlindungan di dalam platform, sementara Australia memilih pendekatan yang lebih ekstrem dengan melarang akses sepenuhnya bagi kelompok usia tertentu.
Masih Seputar teknologi
Apple Jual 3 Miliar iPhone Sejak 2007, Catat Rekor Penjualan Global
sekitar 5 jam yang lalu

Transisi Energi Indonesia Terhambat Subsidi Fosil, Kata Penasihat PBB
sekitar 7 jam yang lalu

Studi Microsoft Ungkap Pekerjaan Paling Berisiko Digantikan AI
sekitar 9 jam yang lalu

Kominfo dan PPATK Blokir Rekening Bank untuk Berantas Judi Online
sekitar 9 jam yang lalu

OpenAI Nonaktifkan Fitur ChatGPT yang Ungkap Percakapan Pribadi di Google
sekitar 12 jam yang lalu
Gempa Dahsyat Rusia Peringatkan Indonesia, Pakar ITB Soroti Potensi Bencana Serupa
sekitar 12 jam yang lalu

Pengadilan Tolak Banding Google, Play Store Wajib Izinkan Toko Aplikasi Pesaing
sekitar 14 jam yang lalu
Apple Tingkatkan Investasi AI Secara Signifikan, Pertimbangkan Akuisisi untuk Percepat Roadmap
sekitar 16 jam yang lalu
Pendapatan Apple Melonjak Didorong iPhone dan China, Tarif dan Persaingan AI Membayangi
sekitar 16 jam yang lalu

Microsoft Capai Valuasi $4 Triliun Didorong Investasi AI dan Azure
1 hari yang lalu

xAI Elon Musk Tandatangani Bab Keamanan Kode AI UE, Tolak Bagian Lain
1 hari yang lalu

Berita Terbaru

Menkumham: Presiden Prabowo Beri Amnesti Dan Abolisi Tanpa Tunggu Inkrah Untuk Rekonsiliasi

AS Tetapkan Tarif Impor 19% untuk Indonesia, Jakarta Upayakan Keringanan Produk Unggulan

Artis Pro-Palestina Desak PM Starmer Bertindak Lebih Konkret untuk Gaza

Palestina dan Indonesia Setujui Deklarasi New York, Kecam Hamas dan Agresi Israel

Rusia Mulai Produksi Rudal Hipersonik Oreshnik, Siap Ditempatkan di Belarus
Trending

Negara Arab Kecam Hamas untuk Pertama Kalinya, Desak Pelucutan Senjata dan Solusi Dua Negara

Gempa M 8,7 Guncang Rusia, Picu Peringatan dan Evakuasi Tsunami Lintas Pasifik

Gempa M 8,8 Rusia Picu Tsunami Lintas Negara, Penjara Chile Dievakuasi

Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo Picu Kritik Keras Akademisi

Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dalam Kasus Korupsi Tuai Sorotan Hukum
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.