DPR Siapkan Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK, PKS Tolak Tafsir MPR

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

31 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Fakta Utama

DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) ditugaskan membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Revisi UU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Penugasan ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Putusan MK tersebut memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, berharap revisi ini dapat menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia.

🗣️ Pandangan Politikus

Politikus PKS, Mulyanto, berpendapat MPR RI tidak perlu mengeluarkan "original intent" untuk menafsirkan putusan MK.
Ia khawatir hal tersebut akan menimbulkan dualitas tafsir dan ketidakpastian hukum.
Mulyanto juga cemas akan adanya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman.
Ia menegaskan bahwa MPR tidak memiliki kewenangan hukum untuk menafsirkan UUD secara otoritatif.
Mulyanto menyarankan solusi dibahas secara teknis di tingkat pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah.

⚖️ Urgensi & Implementasi

Pakar hukum tata negara UI, Titi Anggraini, menekankan urgensi pembahasan revisi UU Pemilu.
Penting untuk menghormati dan mengawal implementasi putusan MK.
Hal ini krusial demi konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Implementasi putusan MK juga penting untuk kepastian hukum pemilu.

Apa yang menjadi fokus pembahasan DPR saat ini terkait Pemilu?

keyboard_arrow_down

Fokus pembahasan DPR saat ini terkait Pemilu adalah revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi ini telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

Mengapa revisi Undang-Undang Pemilu ini perlu dilakukan?

keyboard_arrow_down

Revisi Undang-Undang Pemilu ini perlu dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sehingga memerlukan penyesuaian dalam regulasi yang ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor berapa yang menjadi dasar revisi UU Pemilu ini?

keyboard_arrow_down

Revisi UU Pemilu ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Apa isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang krusial tersebut?

keyboard_arrow_down

Isi krusial dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Artinya, kedua jenis pemilu ini tidak akan lagi dilaksanakan secara serentak.

Kapan pemisahan pemilu nasional dan daerah akan mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

Pemisahan pemilu nasional dan daerah, sesuai dengan Putusan MK, akan mulai berlaku pada tahun 2029.

Apa tujuan utama dari revisi Undang-Undang Pemilu ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama dari revisi Undang-Undang Pemilu ini adalah untuk menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia. Selain itu, pakar hukum tata negara juga menekankan pentingnya revisi ini untuk konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu, dengan menghormati dan mengawal implementasi putusan MK.

Siapa pihak yang ditugaskan untuk membahas revisi UU Pemilu ini?

keyboard_arrow_down

Pihak yang ditugaskan untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu ini adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR. Penugasan ini merupakan bagian dari Prolegnas Prioritas 2025.

Apakah ada kekhawatiran atau perdebatan terkait penafsiran Putusan MK dalam proses revisi ini?

keyboard_arrow_down

Ya, ada kekhawatiran dan perdebatan terkait penafsiran Putusan MK. Politikus PKS, Mulyanto, berpendapat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak perlu mengeluarkan "original intent" untuk menafsirkan putusan MK tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah:

Dualitas tafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman.

Mulyanto menegaskan bahwa MPR tidak memiliki kewenangan hukum untuk menafsirkan UUD secara otoritatif.

Siapa yang disarankan untuk membahas solusi teknis terkait implementasi putusan MK?

keyboard_arrow_down

Mulyanto, politikus PKS, menyarankan agar pimpinan lembaga tinggi, khususnya DPR RI dan Pemerintah, yang membahas solusi secara teknis terkait implementasi putusan MK. Hal ini karena mereka adalah pihak yang berwenang dalam pembentukan undang-undang.

Mengapa pembahasan revisi UU Pemilu ini dianggap mendesak oleh pakar hukum tata negara?

keyboard_arrow_down

Pakar hukum tata negara UI, Titi Anggraini, menekankan urgensi pembahasan revisi UU Pemilu karena pentingnya menghormati dan mengawal implementasi putusan MK. Hal ini krusial demi:

Konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Kepastian hukum pemilu, sehingga proses dan hasil pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.

[{"title":"Polemik Putusan MK Soal Pemilu, Politikus PKS: MPR tak Perlu Turun Gunung | Republika Online","indexedAt":"2025-07-31T09:04:21.340Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t098e9377/polemik-putusan-mk-soal-pemilu-politikus-pks-mpr-tak-perlu-turun-gunung","summary":"Politikus PKS, Mulyanto, berpendapat bahwa MPR RI tidak perlu mengeluarkan original intent untuk menafsirkan putusan kontroversial MK No.135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah. Mulyanto khawatir keterlibatan MPR akan menimbulkan masalah baru berupa dualitas tafsir antarlembaga tinggi negara dan ketidakpastian hukum. Ia juga menilai hal ini dapat menjadi intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Mulyanto menegaskan bahwa MPR saat ini tidak memiliki kewenangan hukum untuk menafsirkan UUD secara otoritatif, karena wewenang tersebut telah diserahkan kepada MK. Ia menyarankan agar pimpinan lembaga tinggi membahas dan mencari solusi secara teknis di tingkat pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-minta-pemerintah-tidak_220727172414-336.jpeg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t098e9377/polemik-putusan-mk-soal-pemilu-politikus-pks-mpr-tak-perlu-turun-gunung"},{"title":"Pimpinan Komisi II: Baleg yang Ditugaskan Bahas Revisi UU Pemilu","indexedAt":"2025-07-31T09:04:21.340Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/15430431/pimpinan-komisi-ii-baleg-yang-ditugaskan-bahas-revisi-uu-pemilu","summary":"Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR ditugaskan untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penugasan ini telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2025. Meskipun awalnya Komisi II yang akan membahas, adanya tugas lain menyebabkan pimpinan DPR menunjuk Baleg.\n\nZulfikar berharap revisi UU Pemilu dapat menyempurnakan sistem kepemiluan di Indonesia, termasuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Pakar hukum tata negara UI, Titi Anggraini, menekankan urgensi pembahasan revisi UU Pemilu, terutama setelah adanya putusan MK yang memerlukan penyesuaian. Ia juga menekankan pentingnya menghormati dan mengawal implementasi putusan MK demi konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/eu6z_j8JkxssXWctmQ_uW8ushVk=/0x18:4032x2706/1200x800/data/photo/2025/07/31/688b25ad83058.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/15430431/pimpinan-komisi-ii-baleg-yang-ditugaskan-bahas-revisi-uu-pemilu"}]