DPR Siapkan Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK, PKS Tolak Tafsir MPR

news.republika.co.id

image cover

DPR melalui Baleg membahas revisi UU Pemilu untuk menindaklanjuti Putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Revisi ini diharapkan menyempurnakan sistem kepemiluan. Politikus PKS menolak MPR mengeluarkan "original intent" terkait putusan MK, khawatir akan dualitas tafsir. Pakar hukum tata negara UI menekankan urgensi revisi UU Pemilu demi kepastian hukum dan konsolidasi demokrasi.

Politik
DPR Siapkan Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK, PKS Tolak Tafsir MPR