WALHI: Ribuan Titik Panas Karhutla Kalbar Terdeteksi di Konsesi Sawit

Sebagian besar dari 8.644 titik panas yang terdeteksi di Kalimantan Barat antara Mei hingga Juli 2024 ditemukan di area konsesi sawit dan hutan tanaman industri. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi kuat antara aktivitas di area konsesi perusahaan dengan kemunculan titik panas.

Lima kabupaten di Kalimantan Barat yang tercatat memiliki jumlah titik panas tertinggi adalah:

• Sanggau
• Mempawah
• Sambas
• Landak
• Ketapang

Kabupaten-kabupaten ini menjadi fokus perhatian karena tingginya insiden karhutla di wilayahnya.

Dari total titik panas yang terdeteksi, sebanyak 2.652 hotspot berada di dalam konsesi perusahaan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat titik panas terkait langsung dengan area yang dikelola oleh perusahaan. PT Perkebunan Nusantara XIII disebut sebagai perusahaan dengan jumlah titik panas terbanyak di area konsesinya, menyoroti peran signifikan perusahaan besar dalam masalah karhutla.

WALHI memandang karhutla sebagai masalah tahunan yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam penanganannya. Menurut WALHI, penanganan karhutla selama ini lebih banyak menyasar individu atau petani kecil, sementara perusahaan besar belum tersentuh hukum atau tindakan tegas. Pandangan ini menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan tanggung jawab terhadap karhutla.

WALHI menyoroti kerusakan kawasan hidrologis gambut (KHG) karena pengelolaan lahan oleh perusahaan. Kerusakan KHG sangat krusial karena lahan gambut yang kering dan rusak menjadi sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan, serta melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab oleh perusahaan memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap lingkungan dan memperparah risiko karhutla.

WALHI mendesak pemerintah untuk mengambil beberapa langkah penting:

• Mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan dan kehutanan, khususnya di kawasan yang rawan karhutla.
• Memperkuat deteksi dini terhadap potensi kebakaran.
• Melakukan restorasi ekosistem gambut yang rusak.

Desakan ini bertujuan untuk mengatasi akar masalah karhutla yang melibatkan perusahaan dan memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh.