Tarif AS dan Komitmen Baja Global Bayangi Ekonomi Indonesia, Apindo Desak Stimulus

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

30 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

💰 Permintaan Stimulus Ekonomi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan stimulus ekonomi sebagai antisipasi potensi tarif baru AS.
Apindo mengusulkan pembebasan PPN untuk jasa subkontraktor dan barang baku tertentu, serta penghapusan bea masuk komoditas tertentu.
Perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan subsidi iuran BPJS Kesehatan juga diminta untuk menurunkan biaya produksi.
Stimulus tambahan diharapkan dapat mencegah PHK, termasuk diskon listrik dan gas industri, serta dukungan energi terbarukan.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, melihat peluang relokasi investasi dari AS ke Indonesia jika tarif yang dikenakan kompetitif.
Apindo mendorong deregulasi dan penyederhanaan izin usaha untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.

🤝 Peluang Perdagangan

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk Indonesia.
Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor Indonesia.
Potensi relokasi investasi dari AS ke Indonesia dapat terwujud jika iklim usaha mendukung dan tarif yang ditawarkan kompetitif.

⚙️ Dilema Industri Baja

Kesepakatan dagang dengan AS menimbulkan dilema terkait komitmen Indonesia pada Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC).
Indonesia berkomitmen mengatasi kelebihan kapasitas baja global melalui GFSEC, yang berpotensi menghambat agenda ekspansi industri baja nasional hingga 100 juta ton pada 2045.
GFSEC dibentuk pada 2016 oleh negara-negara G20 untuk menekan ekspansi kapasitas baja global dan mengatasi krisis kelebihan kapasitas.
Insentif fiskal dan proyek strategis Indonesia dapat dianggap sebagai subsidi yang mendistorsi pasar, memicu tekanan internasional.
Indonesia perlu menyeimbangkan manfaat kesepakatan dagang dengan potensi hambatan ekspansi kapasitas baja akibat komitmen GFSEC.

Apa yang diminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada pemerintah?

keyboard_arrow_down

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan stimulus ekonomi. Permintaan ini diajukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pengenaan tarif baru oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk-produk Indonesia, mengingat pelaku usaha sedang menghadapi tekanan berat baik dari dalam maupun luar negeri.

Mengapa Apindo meminta pemerintah segera mengeluarkan stimulus ekonomi?

keyboard_arrow_down

Apindo meminta stimulus ekonomi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pengenaan tarif baru oleh Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia saat ini menghadapi tekanan yang signifikan, baik dari faktor internal maupun eksternal, sehingga stimulus ini diharapkan dapat meringankan beban dan menjaga daya saing.

Stimulus ekonomi apa saja yang diusulkan Apindo untuk mengantisipasi tarif baru AS?

keyboard_arrow_down

Apindo mengusulkan beberapa stimulus fiskal untuk mengantisipasi tarif baru AS, antara lain:

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa subkontraktor.
Pembebasan PPN untuk barang baku tertentu.
Penghapusan bea masuk untuk komoditas tertentu.
Perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung oleh pemerintah.

Selain stimulus fiskal, dukungan apa lagi yang diminta Apindo untuk menurunkan biaya produksi?

keyboard_arrow_down

Selain stimulus fiskal, Apindo juga meminta stimulus tambahan yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dukungan tersebut meliputi:

Subsidi iuran BPJS Kesehatan.
Diskon tarif listrik dan gas untuk sektor industri.
Dukungan untuk pengembangan energi terbarukan.

Bagaimana Apindo melihat peluang relokasi investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia?

keyboard_arrow_down

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, melihat adanya peluang relokasi investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia. Peluang ini dapat terwujud jika tarif yang dikenakan di Indonesia kompetitif. Untuk mendukung hal tersebut, Apindo juga mendorong pemerintah untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan izin usaha agar iklim investasi menjadi lebih menarik.

Apa dampak kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat bagi ekspor Indonesia?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia. Ini berarti ada potensi peningkatan volume dan nilai ekspor ke pasar AS, yang merupakan salah satu pasar terbesar di dunia.

Apa itu Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) dan kapan dibentuk?

keyboard_arrow_down

Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) adalah sebuah forum global yang dibentuk pada tahun 2016 oleh negara-negara G20. Tujuan utama GFSEC adalah untuk mengatasi krisis kelebihan kapasitas baja global dan berupaya menekan ekspansi kapasitas baja di seluruh dunia.

Bagaimana komitmen Indonesia pada GFSEC dapat mempengaruhi agenda ekspansi industri baja nasional?

keyboard_arrow_down

Komitmen Indonesia untuk mengatasi kelebihan kapasitas baja global melalui GFSEC berpotensi menghambat agenda ekspansi industri baja nasional. Indonesia memiliki target ambisius untuk meningkatkan kapasitas produksi baja hingga 100 juta ton pada tahun 2045. Namun, komitmen pada GFSEC yang berupaya menekan ekspansi kapasitas baja global dapat menimbulkan dilema dan berpotensi memperlambat atau bahkan menghambat pencapaian target tersebut.

Mengapa insentif fiskal dan proyek strategis Indonesia dapat dianggap sebagai subsidi yang mendistorsi pasar?

keyboard_arrow_down

Insentif fiskal dan proyek strategis yang diberikan oleh Indonesia, seperti yang mungkin bertujuan untuk mendukung industri baja atau sektor lainnya, dapat dianggap sebagai subsidi yang mendistorsi pasar oleh negara-negara lain. Hal ini berpotensi memicu tekanan internasional karena dianggap memberikan keuntungan tidak adil bagi produsen dalam negeri, yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan komitmen pada forum seperti GFSEC. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan manfaat dari kesepakatan dagang dengan potensi hambatan akibat komitmen internasional.