Pemerintah Optimis Untung Dagang dengan AS Meski Tarif Ekspor 19%, Apindo Khawatir PHK

Pemerintah Indonesia menyatakan optimisme karena beberapa alasan:

• Pemerintah memandang skema tarif ini sebagai bagian dari tren global dalam kerja sama perdagangan, bukan sebagai ketimpangan yang merugikan Indonesia.
• Pemerintah menekankan pentingnya mengunci tarif masuk ke AS di level 19%. Hal ini dianggap krusial untuk melindungi produk padat karya Indonesia dari potensi beban tarif yang lebih tinggi di masa depan, yang bisa saja diberlakukan oleh AS.
• Meskipun ada tarif 19% untuk ekspor RI, pemerintah percaya bahwa manfaat jangka panjang dari kesepakatan ini akan lebih besar.

Target Pemerintah Indonesia adalah agar 99% produk Amerika Serikat mendapatkan perlakuan bebas bea masuk saat diimpor ke Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan perlakuan yang diberikan Indonesia kepada mitra dagang lainnya, menunjukkan konsistensi dalam kebijakan perdagangan luar negeri.

Pentingnya mengunci tarif ekspor ke AS di level 19% ditekankan untuk melindungi produk padat karya Indonesia. Dengan mengunci tarif pada tingkat ini, pemerintah berharap dapat mencegah pengenaan tarif yang lebih tinggi di masa mendatang oleh AS, yang berpotensi sangat membebani dan merugikan industri padat karya di Indonesia. Ini adalah langkah strategis untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi eksportir Indonesia.

Berbeda dengan optimisme pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kekhawatiran. Apindo memperingatkan bahwa jika tarif yang dikenakan oleh AS terhadap produk Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, hal ini dapat memicu dampak negatif yang signifikan bagi sektor industri di Indonesia.

Potensi dampak negatif utama yang dikhawatirkan oleh Apindo adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berkelanjutan. Apindo berpendapat bahwa jika produk Indonesia dikenakan tarif yang tidak kompetitif di pasar AS dibandingkan dengan produk dari negara lain, daya saing ekspor Indonesia akan menurun. Penurunan daya saing ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan pada akhirnya berujung pada PHK di sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke AS.

Pemerintah Indonesia melihat skema tarif ini sebagai bagian dari tren global dalam kerja sama perdagangan. Pemerintah berpendapat bahwa ini bukan merupakan ketimpangan yang merugikan Indonesia, melainkan sebuah dinamika yang wajar dalam negosiasi perdagangan internasional. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menempatkan kesepakatan ini dalam kerangka yang lebih luas dari hubungan ekonomi antarnegara.

Produk yang paling dilindungi dengan penguncian tarif 19% adalah produk padat karya dari Indonesia. Industri padat karya, yang sangat bergantung pada jumlah tenaga kerja, akan sangat rentan terhadap kenaikan tarif. Dengan mengunci tarif pada 19%, pemerintah bertujuan untuk menjaga daya saing produk-produk ini di pasar AS dan melindungi lapangan kerja di sektor tersebut.