Apindo: PHK Melonjak 32,1%, Tarif AS Ancam Gelombang Lanjutan di Sektor Tekstil

Saat ini, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesepakatan dagang di mana Indonesia dikenai tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk yang masuk ke AS. Sebaliknya, ekspor produk AS ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk. Kesepakatan ini, meskipun merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak, masih menjadi perhatian bagi pengusaha karena tarif 19% tersebut dianggap cukup tinggi dan berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Sektor industri yang paling terdampak oleh gelombang PHK ini adalah sektor tekstil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, khususnya ke AS, serta masalah internal seperti upah minimum yang menjadi beban bagi beberapa pabrik. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, secara khusus menyoroti pentingnya tarif yang kompetitif untuk mencegah pengalihan order dan PHK lebih lanjut di sektor ini.

Mayoritas kasus PHK terpusat di wilayah Jawa Tengah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu pusat industri tekstil terbesar di Indonesia. Selain dampak dari tarif ekspor, masalah upah minimum regional juga menjadi salah satu pemicu PHK di wilayah ini, menambah tekanan pada perusahaan-perusahaan tekstil yang beroperasi di sana.

Pemerintah Indonesia berupaya meminimalisir dampak tarif AS melalui kesepakatan dagang. Meskipun Indonesia dikenai tarif impor 19% dan ekspor AS ke Indonesia dibebaskan bea masuk, kesepakatan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga hubungan dagang dan mencari titik temu agar dampak negatif terhadap industri dalam negeri, khususnya terkait PHK, dapat ditekan seminimal mungkin. Pemerintah terus bernegosiasi dan mencari solusi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Apindo, melalui Ketua Umumnya Shinta Kamdani, menekankan bahwa tarif yang kompetitif sangat penting untuk mencegah pengalihan order dari Indonesia ke negara lain. Jika tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing, maka pembeli internasional akan cenderung mengalihkan pesanan mereka. Hal ini secara langsung akan berdampak pada penurunan produksi di Indonesia dan pada akhirnya memicu lebih banyak PHK di sektor-sektor yang berorientasi ekspor, terutama tekstil.

Ya, gelombang PHK diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik yang masih belum stabil. Selain itu, jika masalah tarif resiprokal dengan AS tidak menemukan solusi yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, tekanan terhadap perusahaan-perusahaan eksportir akan terus berlanjut, yang berpotensi memicu lebih banyak PHK di masa mendatang.

Salah satu contoh perusahaan besar yang baru-baru ini melakukan PHK massal adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). Perusahaan tekstil raksasa ini melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 pekerja setelah dinyatakan pailit. Kasus Sritex ini menjadi salah satu indikator nyata dari tekanan yang dihadapi oleh industri tekstil di Indonesia, baik karena faktor eksternal seperti tarif maupun masalah internal perusahaan.