Apindo: PHK Global Terjadi, 150 Ribu Pekerja RI Terdampak Hingga Juni 2025

Terdapat dua data berbeda mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia untuk periode Januari-Juni 2025:

• Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah korban PHK mencapai 150.000 orang.
• Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka yang lebih rendah, yaitu 42.385 pekerja yang terkena PHK pada periode yang sama.

Perbedaan angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan data PHK yang komprehensif dan terpadu.

Teks tidak secara eksplisit menjelaskan alasan perbedaan data, namun dapat disimpulkan bahwa perbedaan ini mungkin berasal dari metodologi pencatatan atau cakupan data yang berbeda antara kedua lembaga. BPJS Ketenagakerjaan mungkin mencatat berdasarkan klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau data kepesertaan yang berhenti, sementara Kementerian Ketenagakerjaan mungkin mencatat berdasarkan laporan resmi dari perusahaan atau hasil mediasi. Keterbatasan informasi dalam teks tidak memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai penyebab pasti perbedaan ini, namun hal ini menyoroti perlunya sinkronisasi data antar lembaga terkait.

Tokoh dan lembaga yang memberikan pernyataan terkait isu PHK ini adalah:

• Bob Azam: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Ia menyoroti PHK sebagai dampak pandemi global dan pentingnya menciptakan lapangan kerja baru, regulasi fleksibel, serta menjaga nilai tukar rupiah.
• Shinta W Kamdani: Ketua Umum Apindo. Ia mengungkapkan data jumlah korban PHK di Indonesia berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan.
• Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia): Organisasi yang diwakili oleh Bob Azam dan Shinta W Kamdani, yang aktif memberikan pandangan mengenai isu ketenagakerjaan.
• BPJS Ketenagakerjaan: Sumber data yang digunakan oleh Apindo mengenai jumlah korban PHK.
• Kementerian Ketenagakerjaan: Lembaga pemerintah yang juga memiliki data mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK.

Selain dampak jangka panjang pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi dunia menciut, faktor lain yang disebutkan sebagai penyebab PHK adalah digitalisasi. Contohnya adalah pengurangan tenaga kerja di sektor perbankan di Singapura yang diakibatkan oleh adopsi teknologi digital. Digitalisasi dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia untuk tugas-tugas tertentu, sehingga berpotensi menyebabkan PHK di sektor-sektor yang terpengaruh.

Untuk mengatasi masalah PHK, Apindo melalui Bob Azam mengusulkan beberapa langkah penting:

• Menciptakan lapangan kerja baru: Ini adalah solusi fundamental untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK dan juga angkatan kerja baru.
• Regulasi yang lebih fleksibel: Regulasi ketenagakerjaan yang adaptif dapat membantu perusahaan bertahan dalam kondisi ekonomi sulit tanpa harus melakukan PHK massal, serta mempermudah penciptaan lapangan kerja.
• Menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Stabilitas nilai tukar rupiah sangat krusial, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada impor bahan baku. Fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan profitabilitas, yang pada akhirnya bisa memicu PHK.

Usulan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan kondusif bagi dunia usaha dan pekerja.

Menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dianggap sangat penting untuk mencegah PHK, terutama bagi industri yang bergantung pada impor bahan baku. Ketika nilai tukar rupiah melemah (rupiah terdepresiasi), biaya impor bahan baku akan meningkat secara signifikan. Peningkatan biaya ini dapat menekan margin keuntungan perusahaan, bahkan menyebabkan kerugian. Jika kondisi ini berlanjut, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi biaya operasional, salah satunya dengan melakukan PHK, untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah membantu menjaga daya saing industri dan melindungi lapangan kerja.